Sobat, salah satu cara untuk mengukur kemampuan kita dalam menyerap materi adalah dengan mengerjakan soal latihan. Setelah anda mengerjakan Soal Latihan Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan PAJA3233 Universitas Terbuka yang berisi 45 soal pilihan ganda. Berikut adalah Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan PAJA3233, Untuk itu buka kertas yang berisi jawaban yang sudah anda kerjakan, silahkan periksa jawaban anda dan cocokan dengan kunci jawaban. Jika skor anda diatas 80% berarti anda sudah menguasai materi, jika skor anda dibawah 80% berarti anda harus membaca dan memahami materi kembali. Cara menghitung skor adalah: Jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100%.
Kunci jawaban No. 1
A. Jawaban bukan A karena Rp 29 juta adalah total NJOP bumi ditambah NJOP bangunan
B. Jawaban bukan B karena Rp 27 juta bukan NJOP untuk penghitungan pajak
C. Jawaban C karena untuk menentukan NJOP penghitungan pajak adalah NJOP bumi ditambah NJOP bangunan dikurangi NJOPTKP
D. Jawaban bukan D karena Rp 12 juta bukan penentu NJOP untuk penghitungan pajak
Kunci jawaban No. 2
A. Jawaban A karena 1 Januari adalah tahun takwim dimulainya tahun pajak
B. Jawaban bukan B karena 31 Desember adalah tanggal terakhir dalam setiap tahun
C. jawaban bukan C karena tanggal 31 Agustus tidak ada kaitannya dengan tanggal terutang pajak
D. Jawaban bukan D karena tanggal 1 Maret tidak ada kaitannya dengan tanggal terutang pajak
Kunci jawaban No. 3
A. Jawaban A benar karena yang dimaksud jelas adalah agar tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak.
B. Jawaban bukan B karena alasan itu untuk menjelaskan arti kata data harus benar
C. Jawaban bukan C karena menjelaskan arti kata lengkap
D. Jawaban bukan D karena itu hanya harapan bila membayar pajak harus tepat waktu agar tidak lupa.
Kunci jawaban No. 4
A. Jawaban bukan A karena Rp 500.000,- bukan jawban yang tepat
B. Jawaban bukan B karena Rp 510.000 bukan jawaban yang tepat
C. Jawaban C benar karena Rp 520.000,- merupakan pajak terutang berdasarkan hitungan yang ada
D. Jawaban bukan D karena RP 550.000,- bukan pilihan yang tepat
Kunci jawaban No. 5
A. Jawaban A karena aturan yang ditetapkan untuk pembagian hasil PBB memang demikian.
B. Jawaban bukan B karena. karena pembagian penerimaan PBB adalah Pemda provinsi 16,2%,kabupaten 64,8% dan biaya pemungutan.
C. Jawaban bukan C karena. pembagian penerimaan PBB adalah Pemda provinsi 16,2%,kabupaten 64,8% dan biaya pemungutan.
D. Jawaban bukan D karena pembagian penerimaan PBB adalah Pemda provinsi 16,2%,kabupaten 64,8% dan biaya pemungutan.
Kunci jawaban No. 6
A. Jawaban bukan A karena. tukar menukar bukan merupakan harga transaksi yang dipakai sebagai NPOP untuk perolehan hak
B. Jawaban bukan B karena hibah bukan merupakan harga transaksi yang dipakai sebagai NPOP untuk perolehan hak
C. Jawaban C benar karena untuk perolehan hak melalui jual beli memakai harga transaksi sebagai NPOP
D. Jawaban bukan D karena pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan bukan merupakan harga transaksi yang dipakai sebagai NPOP untuk perolehan hak
Kunci jawaban No. 7
A. Jawaban bukan A karena bukan jawaban yang tepat
B. Jawaban B benar karena merupakan penghitungan yang tepat
C. Jawaban bukan C karena bukan hitungan yang tepat
D. Jawaban bukan D karena bukan hitungan yang tepat
Kunci jawaban No. 8
A. Jawaban A benar karena perolehan hak pada transaksi jual beli baru terjadi pada saat ditandatangani akta jual beli oleh penjual dan pembeli, saksi dan notaries atau camat sebagai PPAT yang dilanjutkan dengan pendaftaran perolehan hak ke Kantor Pertanahan setempat.
B. Jawaban bukan B karena perolehan hak pada transaksi jual beli bukan terjadi pada saat penyerhan tanah dan bangunan secara fisik, meskipun akta jual beli otentik belum dibuat
C. Jawaban bukan C karena perolehan hak pada transaksi jual beli bukan terjadi pada saat jual beli telah dilakukan dengan akta jual beli dibawah tangan
D. Jawaban bukan D karena perolehan hak pada transaksi jual beli bukan terjadi dengan dibayarnya BPHTB oleh pembeli
Kunci jawaban No. 9
A. Jawaban bukan A karena bukan pilihan yang tepat
B. Jawaban B benar karena merupakan hitungan yang tepat
C. Jawaban bukan C karena bukan hitungan yang tepat
D. Jawaban bukan D karena bukan hitungan yang tepat
Kunci jawaban No. 10
A. Jawaban bukan A karena bukan hitungan yang tepat
B. Jawaban B benar karena merupakan hitungan yang tepat
C. Jawaban bukan C karena buka hitungan yang tepat
D. Jawaban bukan D karena bukan hitungan yang tepat
Kunci jawaban No. 11
A. Jawaban bukan A karena memberi kepastian juga merupakan pembaharuan perpajakan
B. Jawaban bukan B karena sederhana juga merupakan pembaharuan perpajakan
C. Jawaban bukan C karena adil juga merupakan pembaharuan perpajakan
D. Jawaban D benar karena adil, sederhana dan member kepastian merupakan pembaharuan perpajakan
Kunci jawaban No. 12
A. Jawaban bukan A karena UU yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis dalam bahasa belanda juga merupakan alasan dikeluarkannya UU PBB baru
B. Jawaban bukan B karena UU yang berasal dari zaman colonial yang sukar dimengerti oleh rakyat juga merupakan alas an dikeluarkannya UU PBB baru
C. Jawaban bukan C karena UU yang lama yang tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga merupakan alas an dikeluarkannya UU PBB baru
D. Jawaban D karena ketiga alasan yang sudah disebut merupakan alasan dikeluarkannya UU PBB
Kunci jawaban No. 13
A. Jawaban A benar karena objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, hutan suaka, cagar alam adalah objek pajak yang dikecualikan dari PBB
B. Jawaban bukan B karena objek yang digunakan untuk kantor perbankan bukan objek pajak yang dikecualikan dari PBB
C. Jawaban bukan C karena objek yang digunakan untuk kantor perbankan merupakan objek pajak yang dikecualikan dari PBB
D. Jawaban bukan D karena objek yang digunakan untuk kantor perbankan merupakan objek yang dikecualikan dari PBB
Kunci jawaban No. 14
A. Jawaban A benar karena subjek pajak baru merupakan wajib pajak PBB bila mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak dan memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek kena pajak
B. Jawaban bukan B karena nilai jual kena pajak kurang dari Rp 8 juta bukan merupakan syarat menjadi wajib pajak
C. Jawaban bukan C karena nilai jual kena pajak kurang dari Rp 8 juta bukan syarat menjadi wajib pajak
D. Jawaban D benar karena adil, sederhana dan member kepastian merupakan pembaharuan perpajakan
Kunci jawaban No. 15
A. Jawaban bukan A karena NJOP pengganti juga merupakan penentu NJOP bila tidak terjadi transaksi jual beli
B. Jawaban bukan B karena Nilai perolehan baru juga sebagai penentu NJOP bila tidak terjadi transaksi
C. Jawaban bukan C karena perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis juga merupakan penentu NJOP
D. Jawaban D benar karena ketiga hal tersebut merupakan penentu NJOP bila tidak terdapat transaksi jual beli
Kunci jawaban No. 16
A. Jawaban bukan A karena peruntukan tanah/bangunan juga merupakan factor yang dipakai untuk menentukan klasifikasi bumi
B. Jawaban bukan B karena luas tanah, bumi dan bangunan juga merupakan factor penentu klasifikasi bumi
C. Jawaban bukan C karena kondisi lingkungan juga merupakan factor penentu klasifikasi bumi
D. Jawaban D benar karena bila tidak terjadi transaksi jual beli NJOP ditentukan berdasar kondisi lingkungan, luas tanah, bumi dan bangunan serta peruntukan tanah/bangunan.
Kunci jawaban No. 17
A. Jawaban A benar karena objek pajak berupa bangunan adalah sebesar NJOPberupa bangunan merupakan penentu besarnya NJOP atas objek perkebunan
B. Jawaban bukan B karena untuk besarnya NJOP atas objek perkebunan untuk areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan dalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya
C. Jawaban bukan C karena untuk menentukan besarnya NJOP atas objek perkebunan untuk areal kebun sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai dengan standar investasi menurut umur tanaman.
D. Jawaban D karena Besarnya NJOP atas objek perkebunan ditentukan berdasar areal kebun sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai dengan standar investasi menurut umur tanamanareal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.objek pajak berupa bangunan adalah sebagai NJOP berupa bangunan
Kunci jawaban No. 18
A. Jawaban A benar karena pelaksanaan pendataan objek pajak memang meliputi penyusunan data awal dan pemutakhiran data
B. Jawaban bukan B karena jadwal pembayaran objek pajak bukan pelaksanaan pendataan objek pajak
C. Jawaban bukan C karena jadwal pembayaran objek pajak bukan pelaksanaan pendataan objek pajak
D. Jawaban bukan D karena jadwal pembayaran objek pajak bukan pelaksanaan pendataan objek pajak
Kunci jawaban No. 19
A. Jawaban bukan A karena terciptanya system pemungutan pajak yang sederhana baik cara maupun administrasinya juga merupakan dambaan pengelola PBB
B. Jawaban bukan B karena terciptanya system pemungutan dan pembayaran PBB adalah menghendaki agar dapat dilaksanakan control dengan efektif dan efisien
C. Jawaban bukan C karena sistematis juga merupakan system penmungutan dan pembayaran PBB yang didambakan
D. Jawaban D benar karena ketiga hal tersebut memang system pemungutan dan pembayaran PBB yang didambakan
Kunci jawaban No. 20
A. Jawaban bukan A karena penagihan pajak juga dapat dilakukan atas dasar STP
B. Jawaban bukan B karena penagihan pajak juga dapat dilakukan atas dasar SKP
C. Jawaban bukan C karena penagihan pajak juga dilakukan atas dasar SPPT
D. Jawaban D benar karena penagihan pajak dilakukan atas dasar SPPT,SKP dan STP
Kunci jawaban No. 21
A. Jawaban bukan A karena komputerisasi dan insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak akan mendapatkan pembagian hasil penerimaan PBB.
B. Jawaban bukan B karena peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga mendapatkan pembagian hasil penerimaan PBB
C. Jawaban bukan C karena operasional pemungutan PBB juga perlu mendapat pembagian dari hasil penerimaan PBB
D. Jawaban D benar karena biaya pemungutan sebesar 9% dari hasil penerimaan PBB memang akan dibagikan untuk ketiga kegiatan yang tersebut dalam pilihan
Kunci jawaban No. 22
A. Jawaban A benar karena keberatan diajukan bila wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan klasifikasi yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terdapat perbedaan penafsiran UU dan peraturan perundang-undangan antara wajib pajak dengan fiskus.
B. Jawaban bukan B karena wajib pajak yang terlambat mennerima SPPT bukan salah satu syarat mengajukan keberatan
C. Jawaban bukan C karena wajib pajak terlambat menerima SPPT bukan alasan mengajukan keberatan
D. Jawaban bukan D karena wajib pajak terlambat menerima SPPT bukan alas an mengajukan keberatan
Kunci jawaban No. 23
A. Jawaban A benar karena pejabat yang berwenang memberikan keputusan keberatan adalah KKP PBB atas nama Dirjen Pajak untuk jumlah pajak terutang tidak lebih besar dari Rp 500 juta dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak untuk pajak terutang lebih besar dari Rp 500 juta.
B. Jawaban bukan B karena Majelis Pertimbangan Pjak tidak berwenang memberikan keputusan keberatan
C. Jawaban bukan C karena Majelis Pertimbangan Pajak tidak berwenang memberikan keputusan keberatan
D. Jawaban bukan D karena Majelis Pertimbangan Pajak tidak berwenang memberikan keputusan keberatan
Kunci jawaban No. 24
A. Jawaban bukan A karena Bupati/Kepala daerah tidak akan menerima keputusan keberatan
B. Jawaban B benar karena tembusan keputusan keberatan yang diterbitkan KKP PBB sksn dismpaikan kepada Kepala Dispenda yang bersangkutan dan lurah/kepala desa yang bersangkutan
C. Jawaban bukan C karena Bupati tidak akan menerima tembusan keputusan keberatan
D. Jawaban bukan D karena Bupati tidak akan menerima tembusan keputusan keberatan
Kunci jawaban No. 25
A. Jawaban A benar karena pengurangan pajak dapat diberikan bila kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan sebab tertentu lainnya dan objek kena pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
B. Jawaban bukan B karena kelebihan dalam SPPT bukan alasan pengurangan pajak
C. Jawaban bukan C karena kelebihan dalam SPPT bukan alasan pengurangan pajak
D. Jawaban bukan D karena kelebihan dalam SPPT bukan alas an pengurangan pajak
Kunci jawaban No. 26
A. Jawaban bukan A karena pewarisan bukan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi karena perbuatan hokum
B. Jawaban B benar karena jual beli dan lelang merupakan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi karena perbuatan hokum
C. Jawaban bukan C karena pewarisan bukan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi karena perbuatan hokum
D. jawaban bukan D karena pewarisan bukan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi karena perbuatan hokum
Kunci jawaban No. 27
A. Jawaban A benar karena prinsip pemungutan BPHTB berpedoman pada besarnya tariff ditetapkan 5% dari NPOPKP dan pemenuhan kewajiban BPHTB berdasarkan system self assessmet
B. Jawaban bukan B karena semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan bukan merupakan prinsip pemungutan BPHTB
C. jawaban bukan C karena semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan bukan merupakan prinsip pemungutan BPHTB
D. Jawaban bukan D karena semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan bukan merupakan prinsip pemungutan BPHTB
Kunci jawaban No. 28
A. Jawaban bukan A karena hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan merupakan hak atas tanah yang ditentukan sebagai objek BPHTB
B. Jawaban bukan B karena HGU dan hak pakai juga merupakan hak atas tanah yang ditentukan sebagai objek BPHTB
C. Jawaban bukan C karena hak milik dan HGB juga mrupakan hak atas tanah yang ditentukan sebagai objek BPHTB
D. Jawaban D benar karena hak milik,HGB,HGU,hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan merupakan hak atas tanah yang ditentukan sebagai objek BPHTB
Kunci jawaban No. 29
A. Jawaban bukan A karena badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan termasuk objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB
B. Jawaban bukan B karena objek pajak yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau melaksanakan pembangunan guna kepentingan umum merupakan objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB
C. Jawaban bukan C karena perwakilan diplomatic, konsulat berdasar asas perlakuan timbal balik adalah objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB
D. Jawaban D benar karena ketiga hal tersebut merupakan objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB
Kunci jawaban No. 30
A. Jawaban bukan A karena jual beli bukan merupakan perolehan hak yang bukan merupakan objek BPHTB
B. Jawaban bukan B karena jual beli bukan merupkan perolehan hak yang bukan merupakan objek BPHTB
C. Jawaban C benar karena wakaf dan perjanjian jual beli merupakan perolehan hak yang bukan merupakan objek BPHTB
D. Jawaban bukan D karena jual beli bukan merupakan perolehan hak yang bukan merupakan objek BPHTB
Kunci jawaban No. 31
A. Jawaban bukan A karena NJOP,NPOPTKP dan NPOP juga termasuk dalam unsure perhitungan pajak
B. Jawaban bukan B karena tariff pajak juga termasuk dalam unsure perhitungan pajak
C. Jawaban bukan C karena dasar pengenaan pajak termasuk dalam unsure perhitungn pajak
D. Jawaban D benar karena dasar pengenaan pajak, tariff pajak dan NJOP,NPOPTKP serta NPOP termasuk dalam unsure perhitungan pajak
Kunci jawaban No. 32
A. Jawaban bukan A karena harga transaksi lelang termasuk dasar pengenaan pajak
B. Jawaban bukan B karena nilai pasar juga termasuk dasar pengenaan pajak
C. Jawaban bukan C karena harga transaksi termasuk dasar pengenaan pajak
D. Jawaban D benar karena harga transaksi, nilai pasar dan harga transaksi lelang termasuk dasar pengenaan pajak
Kunci jawaban No. 33
A. Jawaban bukan A karena dalam BPHTB penentuan saat terutang pajak berguna juga untuk penentuan batas akhir hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan pengurangan pajak j
B. Jawaban bukan B karena dalam BPHTB, penentuan saat terutang pajak berguna juga untuk menentukan ketentuan pengenaan pajak dan fasilitas pajak yang mana yang akan diberitahukan
C. Jawaban bukan C karena dalam BPHTB penentuan saat terutang pajak berguna juga untuk menentukan apakah suatu perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang pajak atau tidak
D. Jawaban D benar karena dalam BPHTB, penentuan saat terutang pajak berguna untuk menentukan ketiga hal yang sudah disebut dalam pilihan jawaban
Kunci jawaban No. 34
A. Jawaban bukan A karena tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan juga merupakan tempat pembayaran BPHTB
B. Jawaban bukan B karena Bank BUMN dan BUMD juga merupakan tempat pembayaran BPHTB
C. Jawaban bukan C karena Kantor Pos juga merupakan tempat pembayaran BPHTB
D. Jawaban D benar karena tempat pembayaran BPHTB adalah Kantor Pos, Bank BUMN atau BUMD dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan
Kunci jawaban No. 35
A. Jawaban bukan A karena kewajiban membayar pajak BPHTB juga dilaksanakan pada saat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam hal pelaksanaan putusan hakim
B. Jawaban bukan B karena kewajiban membayar pajak BPHTB juga dilaksanakan pada saat pendaftaran hak oleh pejabat pertanahan dalam hal waris dan hibah wasiat
C. Jawaban bukan C karena kewajiban membayar pajak BPHTB juga dilaksanakan dengan ditunjuknya pemenang lelang dalam hal lelang
D. Jawaban D benar karena ketiga hal tersebut harus dilaksanakan sebagai kewajiban membayar pajak BPHTB
Kunci jawaban No. 36
A. Jawaban bukan A karena dasar penagihan pajak pada BPHTB adalah Surat Keputusan Pembetulan, keberatan dan putusan banding
B. Jawaban bukan B karena Surat Tagihan BPHTB juga merupakan dasar penagihan pajak pada BPHTB
C. Jawaban bukan C karena SKBKB,SKBKBT juga merupakan dasar penagihan pajak pada BPHTB
D. Jawaban D benar karena SKBKB,SKBKBT,Surat Tagihan BPHTB, Surat Keputusan Pembetulan, keberatan dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak pada BPHTB
Kunci jawaban No. 37
A. Jawaban bukan A karena tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan social atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan dapat diberikan pengurangan pajak BPHTB oleh Menteri Keuangan
B. Jawaban bukan B karena kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu bisa diajukan pengurangan pajak BPHTB
C. Jawaban bukan C karena kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak juga bisa dimintakan pengurangan pajak BPHTB
D. Jawaban D benar karena pengurangan pajak BPHTB dapat diberikan kalau memenuhi ketiga hal dalam pilihan.
Kunci jawaban No. 38
A. Jawaban bukan A karena ABM 1921 merupakan peraturan perundangan yang pernah digunakan sebagai dasar pemungutan bea meterai di Indonesia
B. Jawaban bukan B karena Ordonansi Pemungutan Bea Meterai berdasar Stb 1885 Nomor 131 adalah peraturan perundangan yang pernah digunakan sebagai dasar pemungutan bea meterai di Indonesia
C. Jawaban bukan C karena Aturan Pemungutan Bea Meterai 1817 adalah peraturan perundangan yang pernah digunakan sebagai dasar pemungutan bea meterai di Indonesia
D. Jawaban D benar karena ketiga pilihan tersebut merupakan peraturan perundangan yang pernah digunakan sebagai dasar pemungutan bea meterai di Indonesia
Kunci jawaban No. 39
A. Jawaban A benar karena perubahan yang pernah dilakukan terhadap ABM 1921 adalah perubahan tariff bea meterai dan penghapusan yang terjadi tahun 1959 dan perubahan dengan UU Nomor 25 Tahun 1964 tentang Bea meterai minimum, pembulatan bea meterai sebanding dan bea meterai menurut luas kertas.
B. Jawaban bukan B karena perubahan turunnya tariff bea meterai bukan merupakan perubahan yang pernah dilakukan terhadap ABM 1921
C. Jawaban bukan C karena perubahan turunnya tariff bea meterai bukan merupakan perubahan yang pernah dilakukan terhadap ABM 1921
D. Jawaban bukan D karena perubahan turunnya tariff bea meterai bukan merupakan perubahan yang pernah dilakukan terhadap ABM 1921
Kunci jawaban No. 40
A. Jawaban bukan A karena bea meterai tetap dan sebanding juga diatur dalam ABM 1921
B. Jawaban bukan B karena bea meterai menurut luas kertas juga datur dalam ABM 1921
C. Jawaban bukan C karena bea meterai umum juga diatur dalam ABM 1921
D. Jawaban D benar karena bea meterai umum, bea meterai menurut luas kertas dan bea meterai tetap dan sebanding diatur dalam ABM 1921
Kunci jawaban No. 41
A. Jawaban A benar karena tariff bea meterai terdiri dari dari tariff berdasar jenis dokumen dan jumlah nominal uang yang disebut dalam dokumen
B. Jawaban bukan B karena bentuk kertas bukan merupakan tariff bea meterai
C. Jawaban bukan C karena bentuk kertas bukan dasar penentuan tarif bea meterai
D. Jawaban bukan D karena bentuk kertas bukan dasar penentuan tarif bea meterai
Kunci jawaban No. 42
A. Jawaban bukan A karena surat berharga sperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp 500.000,- tidak termasuk dalam dokumen yang tidak terutang bea meterai yang diatur dalam PP NOmor 7 Tahun 1995
B. Jawaban B benar karena pilihan yang ada termasuk dokumen yang tidak terutang bea meterai yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1995
C. Jawaban bukan C karena surat berharga yang harga nominalnya lebih dari Rp 500.000,- tidak termasuk dokumen yang tidak terutang bea meterai yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1995
D. Jawaban bukan D karena surat berharga yang harga nominalnya lebih dari Rp 500.000,- tidak termasuk dokumen yang tidak terutang bea meterai yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1995
Kunci jawaban No. 43
A. Jawaban bukan A karena penegasan pemenang Sertifikat Bank Indonesia seharusnya merupakan dokumen perbaikan yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,-
B. Jawaban bukan B karena surat kuasa seharusnya termasuk dokumen perbaikan yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,-
C. Jawaban bukan C karena perjanjian pembukaan rekening giro seharusnya termasuk dokumen perbaikan yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,-
D. Jawaban D benar karena perjanjian pembukaan rekening giro, surat kuasa dan penegasan pemenang Sertifikat Bank Indonesia termasuk dokumen perbaikan yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,-
Kunci jawaban No. 44
A. Jawaban A benar karena pelunasan bea meterai untuk cek, bilyet giro dan SBI, dapat dilakukan dengan teknologi percetakan dan rekening Koran bulanan khusus giro dengan system komputerisasi
B. Jawaban bukan B karena pembukaan rekening tidak bisa bea meterai dilunasi dengan teknologi percetakan
C. Jawaban bukan C karena pembukaan rekening tidak bisa bea meterai dilunasi dengan teknologi percetakan
D. Jawaban bukan D karena pembukaan rekening tidak bisa bea meterai dilunasi dengan teknologi percetakan
Kunci jawaban No. 45
A. Jawaban bukan A karena kertas bermeterai dan meterai temple termasuk yang sering ada dalam praktik bea meteraidi masyarakat
B. Jawaban bukan B karena nota penjualan sebagai tanda terima uang sering dipakai dalam praktik bea meterai di masyarakat
C. Jawaban bukan C karena kuitansi sementara juga sering ada dalam praktik bea meterai di masyarakat
D. penjualan sebagai tanda terima uang dan kertas bermeterai serta meterai tempel termasuk yang sering ada dalam praktik bea meterai dalam masyarakat Jawaban D benar karena kuitansi sementara, nota
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka
Soal Latihan Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan PAJA3233
Sobat, salah satu cara untuk mengukur kemampuan kita dalam menyerap materi adalah dengan mengerjakan soal latihan. Kali ini soal yang diberikan adalah Soal Latihan Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan PAJA3233 Universitas Terbuka. Soal ini berisi 45 soal pilihan ganda. Untuk mempermudah siapkanlah kertas dan pensil, kemudian tulis jawaban anda pada kertas setelah itu cek pada halaman kunci jawaban, jawaban anda benar berapa. Jika skor anda diatas 80% berarti anda sudah menguasai materi, jika skor anda dibawah 80% berarti anda harus membaca dan memahami materi kembali. Cara menghitung skor adalah: Jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100%. Selamat Mengerjakan.
Soal Pilihan Ganda
Petunjuk: Untuk soal-soal berikut, pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Seorang wajib pajak mempunyai objek pajak dengan ketentuan NJOP Bumi Rp 9.000.000 dan bangunan Rp 20.000.000. NJOP untuk penghitungan pajaknya adalah
A. Rp 29.000.000
B. Rp 27.000.000
C. Rp 21.000.000
D. Rp 12.000.000
2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah saat menurut keadaan objek pajak pada tanggal
A. 1 Januari
B. 31 Desember
C. 31 Agustus
D. 1 Maret
3. Yang dimaksud dengan SPOP harus diisi dengan jelas dimaksudkan
A. agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa untuk tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri.
B. Data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya
C. Semua kolom dalam SPOP harus diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya
D. Agar penentuan waktu pembayaran tidak meleset dari jadwal yang telah ditetapkan
4. SPPT tahun 2006 diterima wajib pajak 1 April 2006 dengan pajak terutang Rp 500.000,-. Oleh wajib pajak baru dibayar 1 Nopember 2006. pajak terutang yang harus dibayar 1 Nopember 2006 adalah
A. Rp 500.000,-
B. Rp 510.000,-
C. Rp 520.000,-
D. Rp 550.000,-
5. Hasil penerimaan PBB dibagi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemda kabupaten/provinsi. Adapun perbandingan pembagiannya adalah
A. Pemda Prov 16,2%, Kabupaten 64,8% dan biaya pemungutan
B. Pemda Prov 20%, Kabupaten 80%.
C. Pemda Prov 30%, Kabupaten 60%, biaya pemungutan 10%.
D. Pemda Kabupaten 5%, Prov 50%.
6. Harga transaksi dipakai sebagai NPOP untuk perolehan hak karena
A. tukar menukar
B. hibah
C. jual beli
D. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
7. Tuan Susilo telah menjual rumah tinggalnya di Bukit Pamulang Indah seluas 170 m2 dan bangunan seluas 100 m2 kepada Bapak Hidayat dengan harga transaksi sebesar Rp 130.000.000,- serta NPOP TKP tempat objek pajak berada pada tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,-
BPHTB terutang adalah sebesar:
A. Rp 8.500.000,-
B. Rp 9.500.000,-
C. Rp 10.000.000,-
D. Rp 11.000.000,-
8. Perolehan hak pada transaksi jual beli baru terjadi pada saat
A. ditandatangani akta jual beli oleh penjual dan pembeli, saksi dan notaris atau camat sebagai PPAT yang dilanjutkan dengan pendaftaran perolehan hak ke Kantor Pertanahan setempat
B. Penyerahan tanah dan bangunan secara fisik, meskipun akta jual beli otentik belum dibuat
C. Jual beli telah dilakukan dengan akta jual beli dibawah tangan
D. Dibayarnya BPHTB oleh pembeli
9. PT Abadi mendirikan anak perusahaan yaitu PT.Buana untuk menangani kebutuhan PT Rizki dan mengalihkan sebagian aset PT Abadi berupa pabrik seluas 1500m2 dengan luas bangunan 1000m2 kepada PT.Buana. NJOP bumi yang ditetapkan dalam SPPT adalah Rp 240.000/m2 dan NJOP bangunan sebesar Rp 325.000/m2 Perkiraan nilai pasar pabrik tersebut adalah Rp 600.000.000,- dan NPOPTKP pada kabupaten ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,-.
BPHTB atas pengalihan aset tersebut adalah:
A. Rp 28.500.000,-
B. Rp 32.750.000
C. Rp 30.000.000
D. Rp 34.250.000
10. Abidin memperoleh hibah wasiat dari ayah kandungnya berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 300.000.000. SPPT PBB memiliki NJOP sebesar Rp 200.000.000. NPOPTKP dalam hibah wasiat ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,-.
Besarnya BPHTB terutang adalah:
A. Rp 5.000.000,-
B. Rp 6.000.000,-
C. Rp 12.000.000,-
D. Rp 15.000.000,-
11. Sistem perpajakan yang berlaku pada masa lalu menimbulkan pajak berganda bagi masyarakat sehingga perlu pembaharuan sistem perpajakan yang bersifat:
1.adil
2.sederhana
3.memberi kepastian
A. jika 1, 2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
12. Alasan dikeluarkannya UU PBB yang baru adalah:
1.UU yang lama tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2.UU yang berasal dari zaman kolonial sukar dimengerti oleh rakyat.
3.UU yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis dalam bahasa belanda
A. Jika 1,2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
13. Objek pajak yang dikecualikan dari PBB adalah:
1.objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.
2.objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka, cagar alam.
3.objek yang digunakan untuk kantor perbankan.
A. Jika 1,2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
14. Subjek baru merupakan wajib pajak PBB bila memenuhi syarat objektif yaitu:
1.mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak.
2.memenuhi, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek kena pajak.
3.nilai jual kena pajaknya kurang dari Rp 8 juta.
A. Jika 1,2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
15. Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan berdasar:
1.perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.
2.nilai perolehan baru.
3.NJOP pengganti
A. Jika 1, 2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
16. Faktor yang dipakai untuk menentukan klasifikasi bumi adalah antara lain:
1.kondisi lingkungan
2.luas tanah, bumi dan bangunan
3.peruntukan tanah/bangunan
A. Jika jawaban 1, 2 benar
B. Jika jawaban 1 , 3 benar
C. Jika jawaban 2 , 3 benar
D. Jika jawaban 1,2 dan 3 benar
17. Besarnya NJOP atas objek perkebunan ditentukan berdasar:
1.areal kebun sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai dengan standar investasi menurut umur tanaman
2.areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
3.objek pajak berupa bangunan adalah sebagai NJOP berupa bangunan
A. Jika jawaban 1, 2 benar
B. Jika jawaban 1, 3 benar
C. Jika jawaban 2, 3 benar
D. Jika jawaban 1,2 dan 3 benar
18. Pelaksanaan pendataan objek pajak meliputi:
1.penyusunan data awal.
2.pemutakhiran data.
3.jadwal pembayaran objek pajak.
A. Jawaban 1, 2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
19. Pengelola PBB mendambakan terciptanya sistem pemungutan dan pembayaran PBB semaksimal mungkin yang :
1.sistematis.
2.dapat dilaksanakan kontrol dengan efektif dan efisien.
3.sederhana dalam cara maupun administrasinya.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
20. Penagihan pajak dilakukan atas dasar terbitnya
1.SPPT.
2.SKP
3.STP
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
21. Biaya pemungutan sebesar 9% dari hasil penerimaan PBB akan dibagikan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan
1.mendukung operasional pemungutan PBB.
2.meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3.komputerisasi dan insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
22. Keberatan atas PBB diajukan bila:
1.wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan klasifikasi yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2.terdapat perbedaan penafsiran UU dan pereaturan perundang-undangan antara wajib pajak dengan fiskus atas penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak.
3.wajib pajak terlambat menerima SPPT.
A. Jawaban 1, 2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
23. Pejabat yang berwenang memberikan keputusan keberatan adalah:
1.untuk jumlah pajak yang terutang tidak lebih besar dari Rp 500 juta, KKP PBB atas nama Dirjen Pajak.
2.untuk jumlah pajak yang terutang lebih besar dari Rp 500 juta, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak atas nama Dirjen Pajak.
3.untuk jumlah pajak terutang dibawah Rp 100 juta, Majelis Pertimbangan Pajak atas nama Dirjen Pajak.
A. Jawaban 1, 2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
24. Keputusan keberatan yang diterbitkan KKP PBB disampaikan kepada wajib pajak dan tembusannya disampaikan kepada:
1. Kepala Dispenda yang bersangkutan (khusus DKI Jakarta)
2. Bupati/Kepala Daerah.
3. Lurah/Kepala desa yang bersangkutan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1, 2 dan 3 benar
25. Pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan bila:
1.kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan sebab tertentu lainnya.
2.objek kena pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
3.nominal yang tertera dalam SPPT ada kelebihan.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
26. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat terjadi karena perbuatan hukum misalnya:
1.jual beli
2.pewarisan
3.lelang.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
27. Prinsip pemungutan BPHTB berpedoman pada:
1.besarnya tarif ditetapkan 5% dari NPOPKP
2.pemenuhan kewajiban BPHTB berdasarkan sistem self assessment.
3.semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
28. Hak atas tanah yang ditentukan sebagai objek BPHTB meliputi:
1.hak milik, HGU
2.HGB dan hak pakai.
3.hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
29. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
1.perwakilan diplomatik, konsulat berdasar asas perlakuan timbal balik.
2.negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau melaksanakan pembangunan guna kepentingan umum.
3.orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
30. Perolehan hak yang bukan merupakan objek BPHTB adalah:
1.jual beli
2.wakaf
3.perjanjian jual beli.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
31. Yang termasuk dalam unsur perhitungan pajak adalah:
1.dasar pengenaan pajak.
2.tarif pajak.
3.NJOP, NPOPTKP dan NPOP
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
32. Yang termasuk dasar pengenaan pajak adalah:
1.harga transaksi
2.nilai pasar
3.harga transaksi lelang
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
33. Dalam BPHTB, penentuan saat terutang pajak berguna untuk menentukan:
1.apakah suatu perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang pajak atau tidak
2.ketentuan pengenaan pajak dan fasilitas pajak yang mana yang akan diberlakukan
3.penentuan batas akhir hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan pengurangan pajak.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
34. Tempat pembayaran BPHTB adalah:
1.Kantor Pos
2.Bank BUMN atau BUMD
3.tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
35. Kewajiban membayar pajak BPHTB dilaksanakan pada saat:
1.ditunjuknya pemenang lelang dalam hal lelang
2.dilakukan pendaftaran hak oleh pejabat pertanahan dalam hal waris dan hibah wasiat
3.putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal pelaksanaan putusan hakim.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
36. Dasar penagihan pajak pada BPHTB adalah:
1.SKBKB, SKBKBT
2.Surat tagihan BPHTB
3.Surat Keputusan pembetulan, keberatan dan putusan banding.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
37. Pengurangan pajak BPHTB yang terutang dapat diberikan oleh Menteri Keuangan dikarenakan:
1.kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak
2.kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu
3.tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
38. Peraturan perundangan yang pernah digunakan sebagai dasar pemungutan bea meterai di Indonesia adalah
1.Aturan Pemungutan Bea Meterai 1817
2.Ordonansi Pemungutan Bea Meterai berdasar Stb 1885 nomor 131
3.ABM 1921
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
39. Perubahan yang pernah dilakukan terhadap ABM 1921 adalah
1.perubahan tarif bea meterai dan penghapusan yang terjadi tahun 1959
2.perubahan dengan UU Nomor 25 Tahun 1964 tentang Bea Meterai minimum, pembulatan bea meterai sebanding dan bea meterai menurut luas kertas
3.perubahan turunnya tarif bea meterai
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
40. Dalam ABM 1921 diatur jenis tarif bea meterai dan jenis pemeteraian yaitu
1.bea meterai umum
2.bea meterai menurut luas kertas
3.bea meterai tetap dan sebanding.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
41. Tarif bea meterai terdiri dari tarif berdasar
1.jenis dokumen
2.jumlah nominal uang yang disebut dalam dokumen
3.bentuk kertas.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jwaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
42. Dalam PP Nomor 7 tahun 1995 diatur tentang dokumen yang tidak terutang bea meterai yaitu:
1.surat yang memuat jumlah uang tidak lebih dari Rp 250.000,-
2.surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp 500.000,-
3.efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,-
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
43. Berdasar PP Nomor 24 Tahun 2000, dokumen perbankan yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,- adalah
1.perjanjian pembukaan rekening giro
2.surat kuasa
3.penegasan pemenang Sertifikat bank Indonesia (SBI)
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
44. Untuk mempermudah pelunasan bea meterai, dokumen perbankan tertentu dapat dilunasi dengan menggunakan teknologi percetakan dengan ketentuan
1.untuk cek, bilyrt giro dan SBI, bea meterainya dilunasi dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan
2.untuk rekening koran bulanan khusus giro bea meterai dilunasi dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi
3.untuk pembukaan rekening bea meterai ditempel seharga Rp 6.000,-
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 benar
45. Hal-hal yang sering ada dalam praktik bea meterai di masyarakat adalah:
1.kuitansi sementara
2.nota penjualan sebagai tanda terima uang
3.kertas bermeterai dan meterai tempel
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
Untuk mengetahui jawabannya silahkan buka halaman Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan PAJA3233
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka
Soal Pilihan Ganda
Petunjuk: Untuk soal-soal berikut, pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Seorang wajib pajak mempunyai objek pajak dengan ketentuan NJOP Bumi Rp 9.000.000 dan bangunan Rp 20.000.000. NJOP untuk penghitungan pajaknya adalah
A. Rp 29.000.000
B. Rp 27.000.000
C. Rp 21.000.000
D. Rp 12.000.000
2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah saat menurut keadaan objek pajak pada tanggal
A. 1 Januari
B. 31 Desember
C. 31 Agustus
D. 1 Maret
3. Yang dimaksud dengan SPOP harus diisi dengan jelas dimaksudkan
A. agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa untuk tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri.
B. Data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya
C. Semua kolom dalam SPOP harus diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya
D. Agar penentuan waktu pembayaran tidak meleset dari jadwal yang telah ditetapkan
4. SPPT tahun 2006 diterima wajib pajak 1 April 2006 dengan pajak terutang Rp 500.000,-. Oleh wajib pajak baru dibayar 1 Nopember 2006. pajak terutang yang harus dibayar 1 Nopember 2006 adalah
A. Rp 500.000,-
B. Rp 510.000,-
C. Rp 520.000,-
D. Rp 550.000,-
5. Hasil penerimaan PBB dibagi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemda kabupaten/provinsi. Adapun perbandingan pembagiannya adalah
A. Pemda Prov 16,2%, Kabupaten 64,8% dan biaya pemungutan
B. Pemda Prov 20%, Kabupaten 80%.
C. Pemda Prov 30%, Kabupaten 60%, biaya pemungutan 10%.
D. Pemda Kabupaten 5%, Prov 50%.
6. Harga transaksi dipakai sebagai NPOP untuk perolehan hak karena
A. tukar menukar
B. hibah
C. jual beli
D. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
7. Tuan Susilo telah menjual rumah tinggalnya di Bukit Pamulang Indah seluas 170 m2 dan bangunan seluas 100 m2 kepada Bapak Hidayat dengan harga transaksi sebesar Rp 130.000.000,- serta NPOP TKP tempat objek pajak berada pada tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,-
BPHTB terutang adalah sebesar:
A. Rp 8.500.000,-
B. Rp 9.500.000,-
C. Rp 10.000.000,-
D. Rp 11.000.000,-
8. Perolehan hak pada transaksi jual beli baru terjadi pada saat
A. ditandatangani akta jual beli oleh penjual dan pembeli, saksi dan notaris atau camat sebagai PPAT yang dilanjutkan dengan pendaftaran perolehan hak ke Kantor Pertanahan setempat
B. Penyerahan tanah dan bangunan secara fisik, meskipun akta jual beli otentik belum dibuat
C. Jual beli telah dilakukan dengan akta jual beli dibawah tangan
D. Dibayarnya BPHTB oleh pembeli
9. PT Abadi mendirikan anak perusahaan yaitu PT.Buana untuk menangani kebutuhan PT Rizki dan mengalihkan sebagian aset PT Abadi berupa pabrik seluas 1500m2 dengan luas bangunan 1000m2 kepada PT.Buana. NJOP bumi yang ditetapkan dalam SPPT adalah Rp 240.000/m2 dan NJOP bangunan sebesar Rp 325.000/m2 Perkiraan nilai pasar pabrik tersebut adalah Rp 600.000.000,- dan NPOPTKP pada kabupaten ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,-.
BPHTB atas pengalihan aset tersebut adalah:
A. Rp 28.500.000,-
B. Rp 32.750.000
C. Rp 30.000.000
D. Rp 34.250.000
10. Abidin memperoleh hibah wasiat dari ayah kandungnya berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 300.000.000. SPPT PBB memiliki NJOP sebesar Rp 200.000.000. NPOPTKP dalam hibah wasiat ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,-.
Besarnya BPHTB terutang adalah:
A. Rp 5.000.000,-
B. Rp 6.000.000,-
C. Rp 12.000.000,-
D. Rp 15.000.000,-
11. Sistem perpajakan yang berlaku pada masa lalu menimbulkan pajak berganda bagi masyarakat sehingga perlu pembaharuan sistem perpajakan yang bersifat:
1.adil
2.sederhana
3.memberi kepastian
A. jika 1, 2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
12. Alasan dikeluarkannya UU PBB yang baru adalah:
1.UU yang lama tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2.UU yang berasal dari zaman kolonial sukar dimengerti oleh rakyat.
3.UU yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis dalam bahasa belanda
A. Jika 1,2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
13. Objek pajak yang dikecualikan dari PBB adalah:
1.objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.
2.objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka, cagar alam.
3.objek yang digunakan untuk kantor perbankan.
A. Jika 1,2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
14. Subjek baru merupakan wajib pajak PBB bila memenuhi syarat objektif yaitu:
1.mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak.
2.memenuhi, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek kena pajak.
3.nilai jual kena pajaknya kurang dari Rp 8 juta.
A. Jika 1,2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
15. Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan berdasar:
1.perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.
2.nilai perolehan baru.
3.NJOP pengganti
A. Jika 1, 2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
16. Faktor yang dipakai untuk menentukan klasifikasi bumi adalah antara lain:
1.kondisi lingkungan
2.luas tanah, bumi dan bangunan
3.peruntukan tanah/bangunan
A. Jika jawaban 1, 2 benar
B. Jika jawaban 1 , 3 benar
C. Jika jawaban 2 , 3 benar
D. Jika jawaban 1,2 dan 3 benar
17. Besarnya NJOP atas objek perkebunan ditentukan berdasar:
1.areal kebun sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai dengan standar investasi menurut umur tanaman
2.areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
3.objek pajak berupa bangunan adalah sebagai NJOP berupa bangunan
A. Jika jawaban 1, 2 benar
B. Jika jawaban 1, 3 benar
C. Jika jawaban 2, 3 benar
D. Jika jawaban 1,2 dan 3 benar
18. Pelaksanaan pendataan objek pajak meliputi:
1.penyusunan data awal.
2.pemutakhiran data.
3.jadwal pembayaran objek pajak.
A. Jawaban 1, 2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
19. Pengelola PBB mendambakan terciptanya sistem pemungutan dan pembayaran PBB semaksimal mungkin yang :
1.sistematis.
2.dapat dilaksanakan kontrol dengan efektif dan efisien.
3.sederhana dalam cara maupun administrasinya.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
20. Penagihan pajak dilakukan atas dasar terbitnya
1.SPPT.
2.SKP
3.STP
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
21. Biaya pemungutan sebesar 9% dari hasil penerimaan PBB akan dibagikan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan
1.mendukung operasional pemungutan PBB.
2.meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3.komputerisasi dan insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
22. Keberatan atas PBB diajukan bila:
1.wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan klasifikasi yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2.terdapat perbedaan penafsiran UU dan pereaturan perundang-undangan antara wajib pajak dengan fiskus atas penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak.
3.wajib pajak terlambat menerima SPPT.
A. Jawaban 1, 2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
23. Pejabat yang berwenang memberikan keputusan keberatan adalah:
1.untuk jumlah pajak yang terutang tidak lebih besar dari Rp 500 juta, KKP PBB atas nama Dirjen Pajak.
2.untuk jumlah pajak yang terutang lebih besar dari Rp 500 juta, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak atas nama Dirjen Pajak.
3.untuk jumlah pajak terutang dibawah Rp 100 juta, Majelis Pertimbangan Pajak atas nama Dirjen Pajak.
A. Jawaban 1, 2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
24. Keputusan keberatan yang diterbitkan KKP PBB disampaikan kepada wajib pajak dan tembusannya disampaikan kepada:
1. Kepala Dispenda yang bersangkutan (khusus DKI Jakarta)
2. Bupati/Kepala Daerah.
3. Lurah/Kepala desa yang bersangkutan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1, 2 dan 3 benar
25. Pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan bila:
1.kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan sebab tertentu lainnya.
2.objek kena pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
3.nominal yang tertera dalam SPPT ada kelebihan.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
26. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat terjadi karena perbuatan hukum misalnya:
1.jual beli
2.pewarisan
3.lelang.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
27. Prinsip pemungutan BPHTB berpedoman pada:
1.besarnya tarif ditetapkan 5% dari NPOPKP
2.pemenuhan kewajiban BPHTB berdasarkan sistem self assessment.
3.semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
28. Hak atas tanah yang ditentukan sebagai objek BPHTB meliputi:
1.hak milik, HGU
2.HGB dan hak pakai.
3.hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
29. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
1.perwakilan diplomatik, konsulat berdasar asas perlakuan timbal balik.
2.negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau melaksanakan pembangunan guna kepentingan umum.
3.orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
30. Perolehan hak yang bukan merupakan objek BPHTB adalah:
1.jual beli
2.wakaf
3.perjanjian jual beli.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
31. Yang termasuk dalam unsur perhitungan pajak adalah:
1.dasar pengenaan pajak.
2.tarif pajak.
3.NJOP, NPOPTKP dan NPOP
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
32. Yang termasuk dasar pengenaan pajak adalah:
1.harga transaksi
2.nilai pasar
3.harga transaksi lelang
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
33. Dalam BPHTB, penentuan saat terutang pajak berguna untuk menentukan:
1.apakah suatu perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang pajak atau tidak
2.ketentuan pengenaan pajak dan fasilitas pajak yang mana yang akan diberlakukan
3.penentuan batas akhir hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan pengurangan pajak.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
34. Tempat pembayaran BPHTB adalah:
1.Kantor Pos
2.Bank BUMN atau BUMD
3.tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
35. Kewajiban membayar pajak BPHTB dilaksanakan pada saat:
1.ditunjuknya pemenang lelang dalam hal lelang
2.dilakukan pendaftaran hak oleh pejabat pertanahan dalam hal waris dan hibah wasiat
3.putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal pelaksanaan putusan hakim.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
36. Dasar penagihan pajak pada BPHTB adalah:
1.SKBKB, SKBKBT
2.Surat tagihan BPHTB
3.Surat Keputusan pembetulan, keberatan dan putusan banding.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
37. Pengurangan pajak BPHTB yang terutang dapat diberikan oleh Menteri Keuangan dikarenakan:
1.kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak
2.kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu
3.tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
38. Peraturan perundangan yang pernah digunakan sebagai dasar pemungutan bea meterai di Indonesia adalah
1.Aturan Pemungutan Bea Meterai 1817
2.Ordonansi Pemungutan Bea Meterai berdasar Stb 1885 nomor 131
3.ABM 1921
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
39. Perubahan yang pernah dilakukan terhadap ABM 1921 adalah
1.perubahan tarif bea meterai dan penghapusan yang terjadi tahun 1959
2.perubahan dengan UU Nomor 25 Tahun 1964 tentang Bea Meterai minimum, pembulatan bea meterai sebanding dan bea meterai menurut luas kertas
3.perubahan turunnya tarif bea meterai
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
40. Dalam ABM 1921 diatur jenis tarif bea meterai dan jenis pemeteraian yaitu
1.bea meterai umum
2.bea meterai menurut luas kertas
3.bea meterai tetap dan sebanding.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
41. Tarif bea meterai terdiri dari tarif berdasar
1.jenis dokumen
2.jumlah nominal uang yang disebut dalam dokumen
3.bentuk kertas.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jwaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
42. Dalam PP Nomor 7 tahun 1995 diatur tentang dokumen yang tidak terutang bea meterai yaitu:
1.surat yang memuat jumlah uang tidak lebih dari Rp 250.000,-
2.surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp 500.000,-
3.efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,-
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
43. Berdasar PP Nomor 24 Tahun 2000, dokumen perbankan yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,- adalah
1.perjanjian pembukaan rekening giro
2.surat kuasa
3.penegasan pemenang Sertifikat bank Indonesia (SBI)
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
44. Untuk mempermudah pelunasan bea meterai, dokumen perbankan tertentu dapat dilunasi dengan menggunakan teknologi percetakan dengan ketentuan
1.untuk cek, bilyrt giro dan SBI, bea meterainya dilunasi dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan
2.untuk rekening koran bulanan khusus giro bea meterai dilunasi dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi
3.untuk pembukaan rekening bea meterai ditempel seharga Rp 6.000,-
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 benar
45. Hal-hal yang sering ada dalam praktik bea meterai di masyarakat adalah:
1.kuitansi sementara
2.nota penjualan sebagai tanda terima uang
3.kertas bermeterai dan meterai tempel
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
Untuk mengetahui jawabannya silahkan buka halaman Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan PAJA3233
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka
Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Dasar-dasar Perpajakan PAJA3211
Sobat, salah satu cara untuk mengukur kemampuan kita dalam menyerap materi adalah dengan mengerjakan soal latihan. Setelah anda mengerjakan Soal Latihan Mandiri Dasar-dasar Perpajakan PAJA3211 Universitas Terbuka yang berisi 45 soal pilihan ganda. Berikut adalah Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Dasar-dasar Perpajakan PAJA3211, Untuk itu buka kertas yang berisi jawaban yang sudah anda kerjakan, silahkan periksa jawaban anda dan cocokan dengan kunci jawaban. Jika skor anda diatas 80% berarti anda sudah menguasai materi, jika skor anda dibawah 80% berarti anda harus membaca dan memahami materi kembali. Cara menghitung skor adalah: Jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100%.
Kunci jawaban No. 1
A. Salah, Thomas Hobbes mengemukakan teori asal mula Negara dan kedaulatan
B. Benar, Jean Jacques Rousseau yang mengemukakan teori Le contract social
C. Salah, John Locke merumuskan teori kebebasan
D. Salah, Bernard P Herber merumuskan teori beralas
Kunci jawaban No. 2
A. Salah, H.C. Adams merumuskan acontribution from the citizen to the support of the state
B. Benar, a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers dikemukakan oleh C.F.Bastable
C. Salah, Edwin Robert Anderson Seligman merumuskan a tax is a a compulsory contribution from the person to the govement to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred
D. Salah, Sommerfeld, tidak merumuskan a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers dikemukakan oleh C.F.Bastable
Kunci jawaban No. 3
A. Salah, pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman termasuk fasilitas perpajakan
B. Salah, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat termasuk fasilitas perpajakan
C. Salah, kompensasi kerugian termasuk fasilitas perpajakan
D. Benar, koperasi bukan bentuk fasilitas perpajakan
Kunci jawaban No. 4
A. Salah, PBB bukan merupakan pajak objektif
B. Salah, PBB bukan merupakan pajak objektif
C. Benar, PBB merupakan pajak objektif
D. Salah, PBB bukan merupakan pajak objektif
Kunci jawaban No. 5
A. Salah, negara Asia tidak menggunakan Gasoline Tax
B. Benar, Gasoline tax merupakan jenis pajak yang dipakai di Amerika Serikat
C. Salah, negara-negara Amerika Latin tidak menggunakan Gasoline Tax
D. Salah, negara-negara Afrika tidak menggunakan Gasoline Tax
Kunci jawaban No. 6
A. Salah, protective tarif bukan pungutan yang dilakukan untuk meningkatkan pemasukan dana ke kas
B. Salah, natural tarif bukan pungutan yang dilakukan untuk meningkatkan pemasukan dana ke kas
C. Salah, expenditure tarif bukan pungutan yang dilakukan untuk meningkatkan pemasukan dana ke kas
D. Benar, revenue tarif merupakan pungutan yang dilakukan untuk meningkatkan pemasukan dana ke kas
Kunci jawaban No. 7
A. Benar, apprenticeship tax merupakan pungutan yang dikenakan kepada pemberi kerja di bidang usaha tertentu yang dipergunakan untuk magang
B. Salah, branch tax bukan pungutan yang dikenakan kepada pemberi kerja di bidang usaha tertentu yang dipergunakan untuk magang
C. Salah, approiated tax bukan pungutan yang dikenakan kepada pemberi kerja di bidang usaha tertentu yang dipergunakan untuk magang
D. Salah, abattoir tax bukan pungutan yang dikenakan kepada pemberi kerja di bidang usaha tertentu yang dipergunakan untuk magang
Kunci jawaban No. 8
A. Benar, masalah pajak tercantum dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945
B. Salah, masalah pajak tidak tercantum dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945
C. Salah, masalah pajak tidak tercantum dalam pasal 21 ayat 3 UUD 1945
D. Salah, masalah pajak tidak tercantum dalam pasal 21 ayat 2 UUD 1945
Kunci jawaban No. 9
A. Salah, magna charta adalah piagam Inggris tahun 1215 yang membatasi kekuasaan Monarki Inggris
B. Benar, land rente merupakan pajak yang dikeluarkan oleh Gubernur Thomas Stamford Raffles
C. Salah, complementary tax merupakan pajak yang dikenakan dalam suatu system perpajakan yang menganut scheduler taxation
D. Salah, commodity tax adalah pungutan yang dikenakan terhadap impor barang atau penjualan oleh pabrikan dalam negeri
Kunci jawaban No. 10
A. Salah, E.R.A Seligman menulis buku The Shifting & Incidence of Taxation (1892)
B. Salah, Harold Groves penulis buku Book Review of Postwar Taxation And Economic Progress
C. Benar, Adam Smith dikenal sebagai pencetus four maxims atau four canons
D. Salah, RichardA. Musgrave penulis buku Public Finance in Theory and Practice
Kunci jawaban No. 11
A. Benar, pada equality pajak dikenakan seimbang dengan penghasilannya
B. Salah, pada efficiency pemungutan pajak dilaksanakan dengan sehemat-hematnya
C. Salah, revenue productivity Pendapatan produktivitas yang hilang setiap hari disebabkan oleh berbagai faktor.
D. Salah, ease compliance merupakan kemudahan dan kepatuhan dalam perpajakan
Kunci jawaban No. 12
A. Salah, tarif ini sesuai PP No 7 Tahun 1995
B. Salah, tarif ini sesuai PP No 7 Tahun 1995
C. Benar, untuk nominal diatas Rp250 s.d Rp1.000.000
D. Salah, untuk nominal diatas Rp1.000.000
Kunci jawaban No. 13
A. Benar, sesuai dengan rumus tarif progresif
B. Salah, tidak sesuai dengan rumus tarif progresif
C. Salah, tidak sesuai dengan rumus tarif progresif
D. Salah, tidak sesuai dengan rumus tarif progresif
Kunci jawaban No. 14
A. Benar, merupakan tarif pajak degresif
B. Salah, bukan merupakan tarif pajak degresif
C. Salah, bukan merupakan tarif pajak degresif
D. Salah, merupakan tarif pajak progresif
Kunci jawaban No. 15
A. Salah, hanya membahas subjek pajak
B. Salah, hanya membahas objek pajak
C. Benar, setelah mengetahui subjek dan objek pajak baru ditetapkan tarif pajak
D. Salah, kewajiban wajib pajak yang terutang pajak
Kunci jawaban No. 16
A. Salah, jawaban termasuk yang diatur dalam hukum pajak
B. Salah, jawaban termasuk yang diatur dalam hukum pajak
C. Salah, jawaban termasuk yang diatur dalam hukum pajak
D. Benar, jawaban tidak termasuk yang diatur dalam hukum pajak
Kunci jawaban No. 17
A. Benar, hukuman pidana fiscal didasarkan pada ajaran ganti rugi
B. Salah, fiscal berarti pajak
C. Salah, merupakan hukum pidana pemerintah
D. Salah, merupakan hukum pidana pemerintah
Kunci jawaban No. 18
A. Benar, daluarsa merupakan hilangnya wewenang fiskus untuk melakukan penetapan dan penagihan pajak karena berlalunya suatu masa
B. Salah, sanksi pajak adalah akibat adanya pelanggaran
C. Salah, kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak
D. Salah, peraturan pajak merupakan aturan dalam bidang perpajakan.
Kunci jawaban No. 19
A. Salah, apabila fiskus tidak menerbitkan SKP tidak ada utang pajak
B. Benar, menurut faham formal, utang pajak timbul karena perbuatan fiskus, yakni fiskus menerbitkan SKP
C. Salah, tidak ada hubungannya utang pajak dengan penghasilan yang diatas PTKP
D. Salah, diterbitkan SKP dulu baru SKPKBT
Kunci jawaban No. 20
A. Benar, keberatan merupakan pernyataan wajib pajak yang tidak puas terhadap sebagian atau seluruh keputusan Dirjen Pajak
B. Salah, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar utang pajak
C. Salah, keberatan hanya dilakukan oleh pihak wajib pajak
D. Salah, pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.
Kunci jawaban No. 21
A. Salah, merumuskan Administrasi sebagai mengorganisasi dan menggerakkan sumber daya manusia dan materiil untuk mencapai tujuan yang diinginkan
B. Salah, merumuskan administrasi sebagai suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok seperti pemerintah atau swasta, sispil atau militer, secara besar-besaran atau kecil-kecilan.
C. Benar, merumuskan administrasi berfungsi mengontrol dan mengarahkan sebuah organisasi
D. Salah, merupakan pelopor dan pendiri ilmu administrasi di Indonesia
Kunci jawaban No. 22
A. Benar, berfungsi mempengaruhi pegawai
B. Salah, merupakan fungsi pengawasan
C. Salah, merupakan fungsi perencanaan
D. Salah, merupakan fungsi pengorganisasian
Kunci jawaban No. 23
A. Salah, pasal ini mengatur kewajiban wajib pajak untuk mengambil SPT di tempat yang telah ditetapkan
B. Benar, pasal ini mengatur tentang batas waktu penyampaian SPT
C. Salah, pasal ini mengatur tentang penrbitanSurat Ketetapan Pajak Labih Bayar
D. Salah, Pasal 24 tatacara penghapusan piutang pajak
Kunci jawaban No. 24
A. Salah, adalah perbuatan melanggar UU Perpajak
B. Benar, tax compliance adalah kepatuhan perpajakan
C. Salah, tax delinquency merupakan kenakalan pajak
D. Salah, pemanfaatan peluang-peluang yang ada dalam UU Perpajakan
Kunci jawaban No. 25
A. Benar, merupakan tipe pajak berganda internasional langsung
B. Salah, merupakan tipe pajak berganda internasional ekonomi
C. Salah, merupakan tipe pajak berganda internasional yuridis
D. Salah, merupakan tipe pajak berganda internasional tidak langsung
Kunci jawaban No. 26
A. Salah, jawaban kurang lengkap
B. Salah, jawaban kurang lengkap
C. Salah, jawaban kurang lengkap
D. Benar, jawaban paling lengkap
Kunci jawaban No. 27
A. Benar, UU No 16, UU No 17, UU No 18, dan UU No 19 tahun 2000 merupakan hasil reformasi perpajakan tahun 2000
B. Salah, jawabannya kurang tepat
C. Salah, jawabannya kurang tepat
D. Salah, jawabannya kurang tepat
Kunci jawaban No. 28
A. Salah, kedua jawaban kurang lengkap
B. Salah, kedua jawaban kurang lengkap
C. Salah, kedua jawaban kurang lengkap
D. Benar, ketiganya merupakan unsur rumus pajak
Kunci jawaban No. 29
A. Benar, keduanya merupakan fungsi utama pajak dari fungsi budgetair
B. Salah, kedua jawaban kurang tepat
C. Salah, kedua jawaban kurang tepat
D. Salah, ketiga jawaban kurang tepat
Kunci jawaban No. 30
A. Benar, keduanya jawaban sangat tepat
B. Salah, kedua jawaban kurang tepat
C. Salah, kedua jawaban kurang tepat
D. Salah, ketiga jawaban kurang tepat
Kunci jawaban No. 31
A. Benar, keduanya merupakan fungsi pajak yang bersifat regulerend
B. Salah, keduanya kurang tepat
C. Salah, keduanya kurang tepat
D. Salah, ketiganya kurang tepat
Kunci jawaban No. 32
A. Salah, kedua jawaban kurang tepat
B. Salah, kedua jawaban kurang tepat
C. Salah, kedua jawaban kurang tepat
D. Benar, ketiganya merupakan fungsi pajak menurut Fritz Neumark
Kunci jawaban No. 33
A. Salah, hanya pendekatan ekonomis yang digunakan untuk untuk menentukan pajak langsung dan tidak langsung
B. Benar, keduanya merupakan metode pendekatan untuk menentukan pajak langsung dan tidak langsung
C. Salah, hanya pendekatan administrative yang digunakan untuk untuk menentukan pajak langsung dan tidak langsung
D. Salah, hanya ekonomis dan administrative yang digunakan untuk menentukan pajak langsung dan tidak langsung
Kunci jawaban No. 34
A. Salah, kedua jawaban kurang lengkap
B. Salah, kedua jawaban kurang lengkap
C. Salah, kedua jawaban kurang lengkap
D. Benar, ketiga jawaban paling tepat.
Kunci jawaban No. 35
A. Benar, kedua jawaban sangat tepat
B. Salah, kedua jawaban kurang tepat
C. Salah, kedua jawaban kurang tepat
D. Salah, ketiga jawaban kurang tepat
Kunci jawaban No. 36
A. Salah, kedua jawaban kurang tepat
B. Salah, kedua jawaban kurang tepat
C. Salah, kedua jawaban kurang tepat
D. Benar, ketiga jawaban paling tepat
Kunci jawaban No. 37
A. Salah, kedua jawaban kurang tepat
B. Salah, kedua jawaban kurang tepat
C. Salah, kedua jawaban kurang tepat
D. Benar, ketiga jawaban paling tepat
Kunci jawaban No. 38
A. Salah, jawaban kurang tepat
B. Salah, jawaban kurang tepat
C. Benar, jawaban paling tepat
D. Salah, jawaban kurang tepat
Kunci jawaban No. 39
A. Benar, jawaban paling tepat
B. Salah, jawaban kurang tepat
C. Salah, jawaban kurang tepat
D. Salah, jawaban kurang tepat
Kunci jawaban No. 40
A. salah, kedua jawaban kurang tepat
B. Salah, kedua jawaban kurang tepat
C. benar, kedua jawaban paling tepat
D. Salah, ketiga jawaban kurang tepat
Kunci jawaban No. 41
A. Salah, jawaban kurang lengkap
B. Salah, jawaban kurang lengkap
C. Salah, jawaban kurang lengkap
D. Benar, jawaban paling lengkap
Kunci jawaban No. 42
A. Salah, jawaban kurang tepat
B. Benar, jawaban paling tepat
C. Salah, jawaban kurang tepat
D. Salah, jawaban kurang tepat
Kunci jawaban No. 43
A. Benar, jawaban paling tepat
B. Salah, jawaban kurang tepat
C. Salah, jawaban kurang tepat
D. Salah, jawaban kurang tepat
Kunci jawaban No. 44
A. Salah, jawaban kurang lengkap
B. Salah, jawaban kurang lengkap
C. Salah, jawaban kurang lengkap
D. Benar, jawaban paling lengkap
Kunci jawaban No. 45
A. Benar, jawaban paling tepat
B. Salah, jawaban kurang tepat
C. Salah, jawaban kurang tepat
D. Salah, jawaban kurang tepat
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka
Soal Latihan Mandiri Dasar-dasar Perpajakan PAJA3211
Sobat, salah satu cara untuk mengukur kemampuan kita dalam menyerap materi adalah dengan mengerjakan soal latihan. Kali ini soal yang diberikan adalah Soal Latihan Mandiri Dasar-dasar Perpajakan PAJA3211 Universitas Terbuka. Soal ini berisi 45 soal pilihan ganda. Untuk mempermudah siapkanlah kertas dan pensil, kemudian tulis jawaban anda pada kertas setelah itu cek pada halaman kunci jawaban, jawaban anda benar berapa. Jika skor anda diatas 80% berarti anda sudah menguasai materi, jika skor anda dibawah 80% berarti anda harus membaca dan memahami materi kembali. Cara menghitung skor adalah: Jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100%. Selamat Mengerjakan.
Soal Pilihan Ganda
Petunjuk: Untuk soal-soal berikut, pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Le contract social adalah teori yang menjawab pertanyaan mengapa rakyat harus patuh pada pemerintah negaranya. Pendapat ini dikemukakan oleh . . .
A. Thomas Hobbes
B. Jean Jacques Rousseau
C. John Locke
D. Bernard P Herber
2. Pajak adalah a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers, dikemukakan oleh
A. H.C. Adams
B. C.F.Bastable
C. Edwin Robert Anderson Seligman
D. Sommerfeld
3. Dalam pasal 31A UU No 17 tahun 2000, wajib pajak yang menanam modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan, kecuali
A. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman
B. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat
C. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun
D. memberikan kesempatan kesempatan kepada koperasi supaya dapat berkembang
4. Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam pajak
A. pajak subjektif
B. pajak daerah
C. pajak objektif
D. pajak pribadi
5. Gasoline tax merupakan jenis pajak yang menurut beberapa literature dipakai di negara
A. Asia
B. Amerika Serikat
C. Amerika latin
D. Afrika
6. Seorang pengusaha yang melakukan impor barang dari negara tetangga akan dikenai pungutan yang dilakukan untuk meningkatkan pemasukan dana ke kas negara yang dikenal dengan
A. protective tarif
B. natural tarif
C. expenditur tarif
D. revenue tarif
7. Pungutan yang dikenakan kepada pemberi kerja di bidang usaha tertentu yang dipergunakan untuk magang dikenal dengan
A. apprenticeship tax
B. branch tax
C. appropriated tax
D. abattoir tax
8. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang merupakan penjelasan yang tercantum dalam
A. pasal 23 ayat 2 UUD 1945
B. pasal 23 ayat 1 UUD 1945
C. pasal 21 ayat 3 UUD 1945
D. pasal 21 ayat 2 UUD 1945
9. Salah satu kesewenangan pemerintah Inggris di Indonesia di bawah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles adalah dalam hal pajak yang dikenal dengan
A. magna charta
B. land rente
C. complementary tax
D. commodity tax
10. Empat kaidah yang dikenal dengan four maxims atau four canons dikemukakan oleh
A. E.R.A Seligman
B. Harold Groves
C. Adam Smith
D. RichardA. Musgrave
11. Prinsip terkendali, terarah, dan efisien yang tercantum dalam GBHN sama dengan kaedah atau prinsip
A. Equality
B. efficiency
C. revenue productivity
D. ease of compliance
12. Tuan Ali 20 Januari 2004 menerima uang pembayaran sebesar Rp 765.000 dari hasil penjualan barang elektreonik dan dalam kwitansi harus diberi meterai. Adapun meterai yang tertempel adalah sebesar
A. Rp 1.000
B. Rp 2.000
C. Rp 3.000
D. Rp 6.000
13. Seorang manajer perusahaan roti yang masih bujangan menerima penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp 46.500.000. Besarnya PPh yang harus dibayar adalah
A. Rp 3.400.000
B. Rp 3.112.000
C. Rp 2.925.000
D. Rp 2.875.000
14. Tarif degresif yang pernah berlaku di Indonesia, pengenaan tarifnya adalah
A. 20%, 15%, 10%, dan 5%
B. 30%, 20%, 15%, dan 10%
C. 35%, 30%, 25%, dan 15%
D. 35%, 25%, 15%, 10%, dan 5%
15. Dalam hukum pajak materiil selalu muncul pertanyaan berupa berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini berhubungan dengan
A. subjek pajak
B. objek pajak
C. tarif pajak
D. penyetoran pajak
16. Yang diatur dalam hukum pajak materiil adalah sebagai berikut, kecuali
A. siapa yang dikenakan pajak
B. siapa yang dikecualikan dari pengenaan pajak
C. apa saja yang dikenakan pajak dan berapa yang harus dibayar
D. bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan
17. Pengenaan hukuman pidana fiscal didasarkan pada ajaran
A. ganti rugi
B. fiscal
C. quasi
D. semu
18. Daluarsa merupakan aspek penting dalam hukum pajak khususnya
A. kepastian hukum
B. sanksi pajak
C. pelanggaran pajak
D. peraturan pajak
19. Faham formal utang pajak dengan beberapa variasi dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia sebelum tax reform 1983 dan timbul pada saat
A. sebelum fiskus menerbitkan SKP
B. setelah fiskus menerbitkan SKP
C. penghasilan wajib pajak di atas PTKP
D. adanya ketetapan pajak berupa SKPKBT
20. Aspek penting dalam administrasi pajak adalah keberatan yang merupakan
A pernyataan wajib pajak yang tidak puas terhadap sebagian atau seluruh keputusan Dirjen Pajak
B. penundaan kewajiban membayar utang pajak
C. pernyataan fiskus mengenai kekurangan pembayaran pajak
D. adanya penundaan pelaksanaan penagihan pajak
21. Administration in business on government is the management on enterprise or agency.... Administration involves the control and direction of an organization, dikemukakan oleh
A. Pfifner
B. White
C. Dale Yorder
D. Prayudi Atmosudirdjo
22. Bentuk fungsi penggerakan dalam adminsitrasi pajak adalah
A. kegiatan mempengaruhi pegawai menjalankan tugas yang telah ditetapkan
B. mengamati dan mengupayakan sesuatu sesuai dengan yang direncanakan
C. merencanakan apa yang akan dicapai fiskus
D. pengelompokan tugas, tanggung jawab, dan wewenang
23. Batas waktu penyampaian SPT diatur dalam UU KUP Tahun 2000 pada
A. Pasal 3 ayat 2
B. Pasal 3 ayat 3
C. Pasal 17
D. Pasal 24
24. Kepatuhan perpajakan adalah keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya atau dikenal sebagai
A. tax evasion
B. tax compliance
C. tax deliquency
D tax avoidance
25. Pajak berganda internasional langsung adalah
A. aplikasi dua atau lebih ketentuan perpajakan dengan struktur yang sama atau berbeda terhadap suatu hal yang sama pada satu wajib pajak yang sama
B. suatu penghasilan yang sama dikenakan pajak pada subjek yang sama oleh lebih dari satu negara
C. adanya tumpang tindih klaim pemajakan oleh beberapa negara
D. terjadinya pemajakan atas satu hal yang sama
Untuk soal No. 26 sampai No. 45
Pilihlah A jika pilihan No. 1 dan 2 benar
Pilihlah B jika pilihan No. 1 dan 3 benar
Pilihlah C jika pilihan No. 2 dan 3 benar
Pilihlah D jika pilihan No. 1, 2, dan 3 benar
26. Pajak berganda internasional memiliki unsur terhadap identitas
1. wajib pajak yang sama
2. objek pajak yang sama
3. masa pajak yang sama
27. Undang-undang sebagai hasil tax reform tahun 2000 antara lain
1. UU No 16 dan UU No 17 tahun 2000
2. UU No 18 dan UU No 19 tahun 2000
3. UU No 20 dan UU No 34 tahun 2000
28. Terutangnya suatu pajak harus memenuhi unsur rumus pajak yaitu adanya
1. tax base (dasar pengenaan pajak)
2. tax rate (tarif pajak)
3. tax payer (wajib pajak)
29. Fungsi budgetair disebut juga sebagai fungsi utama pajak yang artinya adalah
1. fungsi yang pertama muncul
2. fungsi yang memasukan uang sebanyak-banyaknya kekas negara
3. fungsi utama yang menjadi tugas rutin dari Ditjen Pajak
30. Beberapa faktor lain yang ikut menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pajak antara lain
1. kualitas petugas pajak
2. Undang-undang perpajakan
3. strategi organisasi
31. Fungsi pajak bersifat regulerend artinya fungsi ini
1. bersifat mengatur
2. dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu
3. merupakan fungsi utama pajak
32. Menurut Fritz Neumark, fungsi pajak ada beberapa hal yaitu
1. Fiscal or budgetary function
2. Economic Function
3. Social function
33. Pajak langsung dan pajak tidak langsung dibedakan dengan menggunakan metode pendekatan yaitu
1. pendekatan ekonomis
2. pendekatan budgetair
3. pendekatan administrative
34. Menurut Ludwig von Bertalanffy, suatu masyarakat terdiri dari
1. suprasistem
2. sistem
3. subsistem
35. Tuan A berpenghasilan Rp 3.000.000 dan tuan B berpenghasilan Rp 8.500.000 sebulan. Keduanya membeli kulkas seharga Rp 2.750.000. Dengan menerapkan tarif regresif, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada keduanya adalah sebesar
1. Rp 275.000
2. sama besar
3. sesuai dengan penghasilan
36. Menurut hukum positif Indonesia, hukum pajak materiil diatur dalam beberapa UU Perpajakan antara lain
1. UU No 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan
2. UU No 13 Tahun 1985, tentang Bea Materai
3. UU No 12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi dan Bangunan
37. Menurut UU KUP merupakan wujud sanksi administrasi berupa
1. denda
2. bunga
3. kenaikan
38. Sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan akan dikenakan terhadap wajib pajak yang
1. membetulkan SPT
2. tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo
3. terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT
39. Sanksi administrative berupa kenaikan dikenakan
1. pelangaran ketentuan perundang-undangan perpajakan
2. akibat pelanggaran sehingga negara dirugikan
3. pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik
40. Asas Status yaitu pengenaan pajak yang secara internasional diakui oleh Negara-negara beradab terdiri dari
1. asas teritorial
2. asas kewarganegaraan
3. asas domisili
41. Pada kenyataannya administrasi pajak tidak dapat dipisahkan dari
1. fungsi
2. sistem
3. lembaga
42. Menurut hukum positif pajak di Indonesia, Surat Pemberitahuan terdiri dari
1. SPT Masa
2. SPT Triwulan
3. SPT Tahunan
43. Kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dalam perpajakan ditentukan oleh
1. tingginya tax yangharus dibayar
2. besarnya uang sogokan
3. mudahnya peraturan perpajakan untuk dihindari
44. Sandford membagi biaya pajak menjadi
1. sacrifice of income
2. distortion cost
3. running cost
45. Pajak berganda dibedakan menjadi
1. pajak berganda internal, internasional
2. pajak berganda secara yuridis, ekonomis
3. pajak berganda regional, lokal
Untuk mengetahui jawabannya silahkan buka halaman Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Dasar-dasar Perpajakan PAJA3211
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka
Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia
Pada masa perjuangan dulu melalui rapat-rapat dan kongres pemuda, para pejuang kita memilih Bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa melayu yang telah berabad-abad menjadi bahasa penghubung atau lingua franca dipillih dan disetujui secara aklamasi sebagai bahasa persatuan. Suku Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, dan suku lain di Indonesia jumlahnya lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu di Indonesia. Namun, dengan rela dan senang hati menerima para pejuang kita menyetujui keputusan “Bahasa Melayu” sebagai cikal bakal bahasa Indonesia.
Alasan diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia disebabkan karena bahasa Melayu memiliki kelebihan atau kekuatan dibandingkan bahasa daerah. Kelebihan-kelebihan tersebut adalah:
Pertama, Bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan di Indonesia.
Kedua, Bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana, mudah dipelajari karena bahasa ini tidak mengenal tingkatan bahasa, seperti dalam bahasa Jawa (ngoko, madyo, kromo) atau bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda (kasar, lemes).
Ketiga, Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas karena sudah lama digunakan dalam karya-karya sastra.
Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:
(1) lambang kebanggaan nasional,
(2) lambang identitas nasional,
(3) alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan
(4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya.
Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:
(1) bahasa resmi negara,
(2) bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan,
(3) alat di dalam urusan pemerintahan, dan
(4) alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Fungsi-fungsi (sebagai bahasa negara) ini tertera dalam Undang-undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36.
Alasan diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia disebabkan karena bahasa Melayu memiliki kelebihan atau kekuatan dibandingkan bahasa daerah. Kelebihan-kelebihan tersebut adalah:
Pertama, Bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan di Indonesia.
Kedua, Bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana, mudah dipelajari karena bahasa ini tidak mengenal tingkatan bahasa, seperti dalam bahasa Jawa (ngoko, madyo, kromo) atau bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda (kasar, lemes).
Ketiga, Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas karena sudah lama digunakan dalam karya-karya sastra.
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:
(1) lambang kebanggaan nasional,
(2) lambang identitas nasional,
(3) alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan
(4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya.
Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:
(1) bahasa resmi negara,
(2) bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan,
(3) alat di dalam urusan pemerintahan, dan
(4) alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Fungsi-fungsi (sebagai bahasa negara) ini tertera dalam Undang-undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36.
Subscribe to:
Posts (Atom)