Sobat, salah satu cara untuk mengukur kemampuan kita dalam menyerap materi adalah dengan mengerjakan soal latihan. Setelah anda mengerjakan Soal Latihan Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan PAJA3233 Universitas Terbuka yang berisi 45 soal pilihan ganda. Berikut adalah Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan PAJA3233, Untuk itu buka kertas yang berisi jawaban yang sudah anda kerjakan, silahkan periksa jawaban anda dan cocokan dengan kunci jawaban. Jika skor anda diatas 80% berarti anda sudah menguasai materi, jika skor anda dibawah 80% berarti anda harus membaca dan memahami materi kembali. Cara menghitung skor adalah: Jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100%.
Kunci jawaban No. 1
A. Jawaban bukan A karena Rp 29 juta adalah total NJOP bumi ditambah NJOP bangunan
B. Jawaban bukan B karena Rp 27 juta bukan NJOP untuk penghitungan pajak
C. Jawaban C karena untuk menentukan NJOP penghitungan pajak adalah NJOP bumi ditambah NJOP bangunan dikurangi NJOPTKP
D. Jawaban bukan D karena Rp 12 juta bukan penentu NJOP untuk penghitungan pajak
Kunci jawaban No. 2
A. Jawaban A karena 1 Januari adalah tahun takwim dimulainya tahun pajak
B. Jawaban bukan B karena 31 Desember adalah tanggal terakhir dalam setiap tahun
C. jawaban bukan C karena tanggal 31 Agustus tidak ada kaitannya dengan tanggal terutang pajak
D. Jawaban bukan D karena tanggal 1 Maret tidak ada kaitannya dengan tanggal terutang pajak
Kunci jawaban No. 3
A. Jawaban A benar karena yang dimaksud jelas adalah agar tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak.
B. Jawaban bukan B karena alasan itu untuk menjelaskan arti kata data harus benar
C. Jawaban bukan C karena menjelaskan arti kata lengkap
D. Jawaban bukan D karena itu hanya harapan bila membayar pajak harus tepat waktu agar tidak lupa.
Kunci jawaban No. 4
A. Jawaban bukan A karena Rp 500.000,- bukan jawban yang tepat
B. Jawaban bukan B karena Rp 510.000 bukan jawaban yang tepat
C. Jawaban C benar karena Rp 520.000,- merupakan pajak terutang berdasarkan hitungan yang ada
D. Jawaban bukan D karena RP 550.000,- bukan pilihan yang tepat
Kunci jawaban No. 5
A. Jawaban A karena aturan yang ditetapkan untuk pembagian hasil PBB memang demikian.
B. Jawaban bukan B karena. karena pembagian penerimaan PBB adalah Pemda provinsi 16,2%,kabupaten 64,8% dan biaya pemungutan.
C. Jawaban bukan C karena. pembagian penerimaan PBB adalah Pemda provinsi 16,2%,kabupaten 64,8% dan biaya pemungutan.
D. Jawaban bukan D karena pembagian penerimaan PBB adalah Pemda provinsi 16,2%,kabupaten 64,8% dan biaya pemungutan.
Kunci jawaban No. 6
A. Jawaban bukan A karena. tukar menukar bukan merupakan harga transaksi yang dipakai sebagai NPOP untuk perolehan hak
B. Jawaban bukan B karena hibah bukan merupakan harga transaksi yang dipakai sebagai NPOP untuk perolehan hak
C. Jawaban C benar karena untuk perolehan hak melalui jual beli memakai harga transaksi sebagai NPOP
D. Jawaban bukan D karena pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan bukan merupakan harga transaksi yang dipakai sebagai NPOP untuk perolehan hak
Kunci jawaban No. 7
A. Jawaban bukan A karena bukan jawaban yang tepat
B. Jawaban B benar karena merupakan penghitungan yang tepat
C. Jawaban bukan C karena bukan hitungan yang tepat
D. Jawaban bukan D karena bukan hitungan yang tepat
Kunci jawaban No. 8
A. Jawaban A benar karena perolehan hak pada transaksi jual beli baru terjadi pada saat ditandatangani akta jual beli oleh penjual dan pembeli, saksi dan notaries atau camat sebagai PPAT yang dilanjutkan dengan pendaftaran perolehan hak ke Kantor Pertanahan setempat.
B. Jawaban bukan B karena perolehan hak pada transaksi jual beli bukan terjadi pada saat penyerhan tanah dan bangunan secara fisik, meskipun akta jual beli otentik belum dibuat
C. Jawaban bukan C karena perolehan hak pada transaksi jual beli bukan terjadi pada saat jual beli telah dilakukan dengan akta jual beli dibawah tangan
D. Jawaban bukan D karena perolehan hak pada transaksi jual beli bukan terjadi dengan dibayarnya BPHTB oleh pembeli
Kunci jawaban No. 9
A. Jawaban bukan A karena bukan pilihan yang tepat
B. Jawaban B benar karena merupakan hitungan yang tepat
C. Jawaban bukan C karena bukan hitungan yang tepat
D. Jawaban bukan D karena bukan hitungan yang tepat
Kunci jawaban No. 10
A. Jawaban bukan A karena bukan hitungan yang tepat
B. Jawaban B benar karena merupakan hitungan yang tepat
C. Jawaban bukan C karena buka hitungan yang tepat
D. Jawaban bukan D karena bukan hitungan yang tepat
Kunci jawaban No. 11
A. Jawaban bukan A karena memberi kepastian juga merupakan pembaharuan perpajakan
B. Jawaban bukan B karena sederhana juga merupakan pembaharuan perpajakan
C. Jawaban bukan C karena adil juga merupakan pembaharuan perpajakan
D. Jawaban D benar karena adil, sederhana dan member kepastian merupakan pembaharuan perpajakan
Kunci jawaban No. 12
A. Jawaban bukan A karena UU yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis dalam bahasa belanda juga merupakan alasan dikeluarkannya UU PBB baru
B. Jawaban bukan B karena UU yang berasal dari zaman colonial yang sukar dimengerti oleh rakyat juga merupakan alas an dikeluarkannya UU PBB baru
C. Jawaban bukan C karena UU yang lama yang tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga merupakan alas an dikeluarkannya UU PBB baru
D. Jawaban D karena ketiga alasan yang sudah disebut merupakan alasan dikeluarkannya UU PBB
Kunci jawaban No. 13
A. Jawaban A benar karena objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, hutan suaka, cagar alam adalah objek pajak yang dikecualikan dari PBB
B. Jawaban bukan B karena objek yang digunakan untuk kantor perbankan bukan objek pajak yang dikecualikan dari PBB
C. Jawaban bukan C karena objek yang digunakan untuk kantor perbankan merupakan objek pajak yang dikecualikan dari PBB
D. Jawaban bukan D karena objek yang digunakan untuk kantor perbankan merupakan objek yang dikecualikan dari PBB
Kunci jawaban No. 14
A. Jawaban A benar karena subjek pajak baru merupakan wajib pajak PBB bila mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak dan memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek kena pajak
B. Jawaban bukan B karena nilai jual kena pajak kurang dari Rp 8 juta bukan merupakan syarat menjadi wajib pajak
C. Jawaban bukan C karena nilai jual kena pajak kurang dari Rp 8 juta bukan syarat menjadi wajib pajak
D. Jawaban D benar karena adil, sederhana dan member kepastian merupakan pembaharuan perpajakan
Kunci jawaban No. 15
A. Jawaban bukan A karena NJOP pengganti juga merupakan penentu NJOP bila tidak terjadi transaksi jual beli
B. Jawaban bukan B karena Nilai perolehan baru juga sebagai penentu NJOP bila tidak terjadi transaksi
C. Jawaban bukan C karena perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis juga merupakan penentu NJOP
D. Jawaban D benar karena ketiga hal tersebut merupakan penentu NJOP bila tidak terdapat transaksi jual beli
Kunci jawaban No. 16
A. Jawaban bukan A karena peruntukan tanah/bangunan juga merupakan factor yang dipakai untuk menentukan klasifikasi bumi
B. Jawaban bukan B karena luas tanah, bumi dan bangunan juga merupakan factor penentu klasifikasi bumi
C. Jawaban bukan C karena kondisi lingkungan juga merupakan factor penentu klasifikasi bumi
D. Jawaban D benar karena bila tidak terjadi transaksi jual beli NJOP ditentukan berdasar kondisi lingkungan, luas tanah, bumi dan bangunan serta peruntukan tanah/bangunan.
Kunci jawaban No. 17
A. Jawaban A benar karena objek pajak berupa bangunan adalah sebesar NJOPberupa bangunan merupakan penentu besarnya NJOP atas objek perkebunan
B. Jawaban bukan B karena untuk besarnya NJOP atas objek perkebunan untuk areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan dalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya
C. Jawaban bukan C karena untuk menentukan besarnya NJOP atas objek perkebunan untuk areal kebun sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai dengan standar investasi menurut umur tanaman.
D. Jawaban D karena Besarnya NJOP atas objek perkebunan ditentukan berdasar areal kebun sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai dengan standar investasi menurut umur tanamanareal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.objek pajak berupa bangunan adalah sebagai NJOP berupa bangunan
Kunci jawaban No. 18
A. Jawaban A benar karena pelaksanaan pendataan objek pajak memang meliputi penyusunan data awal dan pemutakhiran data
B. Jawaban bukan B karena jadwal pembayaran objek pajak bukan pelaksanaan pendataan objek pajak
C. Jawaban bukan C karena jadwal pembayaran objek pajak bukan pelaksanaan pendataan objek pajak
D. Jawaban bukan D karena jadwal pembayaran objek pajak bukan pelaksanaan pendataan objek pajak
Kunci jawaban No. 19
A. Jawaban bukan A karena terciptanya system pemungutan pajak yang sederhana baik cara maupun administrasinya juga merupakan dambaan pengelola PBB
B. Jawaban bukan B karena terciptanya system pemungutan dan pembayaran PBB adalah menghendaki agar dapat dilaksanakan control dengan efektif dan efisien
C. Jawaban bukan C karena sistematis juga merupakan system penmungutan dan pembayaran PBB yang didambakan
D. Jawaban D benar karena ketiga hal tersebut memang system pemungutan dan pembayaran PBB yang didambakan
Kunci jawaban No. 20
A. Jawaban bukan A karena penagihan pajak juga dapat dilakukan atas dasar STP
B. Jawaban bukan B karena penagihan pajak juga dapat dilakukan atas dasar SKP
C. Jawaban bukan C karena penagihan pajak juga dilakukan atas dasar SPPT
D. Jawaban D benar karena penagihan pajak dilakukan atas dasar SPPT,SKP dan STP
Kunci jawaban No. 21
A. Jawaban bukan A karena komputerisasi dan insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak akan mendapatkan pembagian hasil penerimaan PBB.
B. Jawaban bukan B karena peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga mendapatkan pembagian hasil penerimaan PBB
C. Jawaban bukan C karena operasional pemungutan PBB juga perlu mendapat pembagian dari hasil penerimaan PBB
D. Jawaban D benar karena biaya pemungutan sebesar 9% dari hasil penerimaan PBB memang akan dibagikan untuk ketiga kegiatan yang tersebut dalam pilihan
Kunci jawaban No. 22
A. Jawaban A benar karena keberatan diajukan bila wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan klasifikasi yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terdapat perbedaan penafsiran UU dan peraturan perundang-undangan antara wajib pajak dengan fiskus.
B. Jawaban bukan B karena wajib pajak yang terlambat mennerima SPPT bukan salah satu syarat mengajukan keberatan
C. Jawaban bukan C karena wajib pajak terlambat menerima SPPT bukan alasan mengajukan keberatan
D. Jawaban bukan D karena wajib pajak terlambat menerima SPPT bukan alas an mengajukan keberatan
Kunci jawaban No. 23
A. Jawaban A benar karena pejabat yang berwenang memberikan keputusan keberatan adalah KKP PBB atas nama Dirjen Pajak untuk jumlah pajak terutang tidak lebih besar dari Rp 500 juta dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak untuk pajak terutang lebih besar dari Rp 500 juta.
B. Jawaban bukan B karena Majelis Pertimbangan Pjak tidak berwenang memberikan keputusan keberatan
C. Jawaban bukan C karena Majelis Pertimbangan Pajak tidak berwenang memberikan keputusan keberatan
D. Jawaban bukan D karena Majelis Pertimbangan Pajak tidak berwenang memberikan keputusan keberatan
Kunci jawaban No. 24
A. Jawaban bukan A karena Bupati/Kepala daerah tidak akan menerima keputusan keberatan
B. Jawaban B benar karena tembusan keputusan keberatan yang diterbitkan KKP PBB sksn dismpaikan kepada Kepala Dispenda yang bersangkutan dan lurah/kepala desa yang bersangkutan
C. Jawaban bukan C karena Bupati tidak akan menerima tembusan keputusan keberatan
D. Jawaban bukan D karena Bupati tidak akan menerima tembusan keputusan keberatan
Kunci jawaban No. 25
A. Jawaban A benar karena pengurangan pajak dapat diberikan bila kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan sebab tertentu lainnya dan objek kena pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
B. Jawaban bukan B karena kelebihan dalam SPPT bukan alasan pengurangan pajak
C. Jawaban bukan C karena kelebihan dalam SPPT bukan alasan pengurangan pajak
D. Jawaban bukan D karena kelebihan dalam SPPT bukan alas an pengurangan pajak
Kunci jawaban No. 26
A. Jawaban bukan A karena pewarisan bukan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi karena perbuatan hokum
B. Jawaban B benar karena jual beli dan lelang merupakan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi karena perbuatan hokum
C. Jawaban bukan C karena pewarisan bukan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi karena perbuatan hokum
D. jawaban bukan D karena pewarisan bukan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi karena perbuatan hokum
Kunci jawaban No. 27
A. Jawaban A benar karena prinsip pemungutan BPHTB berpedoman pada besarnya tariff ditetapkan 5% dari NPOPKP dan pemenuhan kewajiban BPHTB berdasarkan system self assessmet
B. Jawaban bukan B karena semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan bukan merupakan prinsip pemungutan BPHTB
C. jawaban bukan C karena semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan bukan merupakan prinsip pemungutan BPHTB
D. Jawaban bukan D karena semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan bukan merupakan prinsip pemungutan BPHTB
Kunci jawaban No. 28
A. Jawaban bukan A karena hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan merupakan hak atas tanah yang ditentukan sebagai objek BPHTB
B. Jawaban bukan B karena HGU dan hak pakai juga merupakan hak atas tanah yang ditentukan sebagai objek BPHTB
C. Jawaban bukan C karena hak milik dan HGB juga mrupakan hak atas tanah yang ditentukan sebagai objek BPHTB
D. Jawaban D benar karena hak milik,HGB,HGU,hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan merupakan hak atas tanah yang ditentukan sebagai objek BPHTB
Kunci jawaban No. 29
A. Jawaban bukan A karena badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan termasuk objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB
B. Jawaban bukan B karena objek pajak yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau melaksanakan pembangunan guna kepentingan umum merupakan objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB
C. Jawaban bukan C karena perwakilan diplomatic, konsulat berdasar asas perlakuan timbal balik adalah objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB
D. Jawaban D benar karena ketiga hal tersebut merupakan objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB
Kunci jawaban No. 30
A. Jawaban bukan A karena jual beli bukan merupakan perolehan hak yang bukan merupakan objek BPHTB
B. Jawaban bukan B karena jual beli bukan merupkan perolehan hak yang bukan merupakan objek BPHTB
C. Jawaban C benar karena wakaf dan perjanjian jual beli merupakan perolehan hak yang bukan merupakan objek BPHTB
D. Jawaban bukan D karena jual beli bukan merupakan perolehan hak yang bukan merupakan objek BPHTB
Kunci jawaban No. 31
A. Jawaban bukan A karena NJOP,NPOPTKP dan NPOP juga termasuk dalam unsure perhitungan pajak
B. Jawaban bukan B karena tariff pajak juga termasuk dalam unsure perhitungan pajak
C. Jawaban bukan C karena dasar pengenaan pajak termasuk dalam unsure perhitungn pajak
D. Jawaban D benar karena dasar pengenaan pajak, tariff pajak dan NJOP,NPOPTKP serta NPOP termasuk dalam unsure perhitungan pajak
Kunci jawaban No. 32
A. Jawaban bukan A karena harga transaksi lelang termasuk dasar pengenaan pajak
B. Jawaban bukan B karena nilai pasar juga termasuk dasar pengenaan pajak
C. Jawaban bukan C karena harga transaksi termasuk dasar pengenaan pajak
D. Jawaban D benar karena harga transaksi, nilai pasar dan harga transaksi lelang termasuk dasar pengenaan pajak
Kunci jawaban No. 33
A. Jawaban bukan A karena dalam BPHTB penentuan saat terutang pajak berguna juga untuk penentuan batas akhir hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan pengurangan pajak j
B. Jawaban bukan B karena dalam BPHTB, penentuan saat terutang pajak berguna juga untuk menentukan ketentuan pengenaan pajak dan fasilitas pajak yang mana yang akan diberitahukan
C. Jawaban bukan C karena dalam BPHTB penentuan saat terutang pajak berguna juga untuk menentukan apakah suatu perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang pajak atau tidak
D. Jawaban D benar karena dalam BPHTB, penentuan saat terutang pajak berguna untuk menentukan ketiga hal yang sudah disebut dalam pilihan jawaban
Kunci jawaban No. 34
A. Jawaban bukan A karena tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan juga merupakan tempat pembayaran BPHTB
B. Jawaban bukan B karena Bank BUMN dan BUMD juga merupakan tempat pembayaran BPHTB
C. Jawaban bukan C karena Kantor Pos juga merupakan tempat pembayaran BPHTB
D. Jawaban D benar karena tempat pembayaran BPHTB adalah Kantor Pos, Bank BUMN atau BUMD dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan
Kunci jawaban No. 35
A. Jawaban bukan A karena kewajiban membayar pajak BPHTB juga dilaksanakan pada saat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam hal pelaksanaan putusan hakim
B. Jawaban bukan B karena kewajiban membayar pajak BPHTB juga dilaksanakan pada saat pendaftaran hak oleh pejabat pertanahan dalam hal waris dan hibah wasiat
C. Jawaban bukan C karena kewajiban membayar pajak BPHTB juga dilaksanakan dengan ditunjuknya pemenang lelang dalam hal lelang
D. Jawaban D benar karena ketiga hal tersebut harus dilaksanakan sebagai kewajiban membayar pajak BPHTB
Kunci jawaban No. 36
A. Jawaban bukan A karena dasar penagihan pajak pada BPHTB adalah Surat Keputusan Pembetulan, keberatan dan putusan banding
B. Jawaban bukan B karena Surat Tagihan BPHTB juga merupakan dasar penagihan pajak pada BPHTB
C. Jawaban bukan C karena SKBKB,SKBKBT juga merupakan dasar penagihan pajak pada BPHTB
D. Jawaban D benar karena SKBKB,SKBKBT,Surat Tagihan BPHTB, Surat Keputusan Pembetulan, keberatan dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak pada BPHTB
Kunci jawaban No. 37
A. Jawaban bukan A karena tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan social atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan dapat diberikan pengurangan pajak BPHTB oleh Menteri Keuangan
B. Jawaban bukan B karena kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu bisa diajukan pengurangan pajak BPHTB
C. Jawaban bukan C karena kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak juga bisa dimintakan pengurangan pajak BPHTB
D. Jawaban D benar karena pengurangan pajak BPHTB dapat diberikan kalau memenuhi ketiga hal dalam pilihan.
Kunci jawaban No. 38
A. Jawaban bukan A karena ABM 1921 merupakan peraturan perundangan yang pernah digunakan sebagai dasar pemungutan bea meterai di Indonesia
B. Jawaban bukan B karena Ordonansi Pemungutan Bea Meterai berdasar Stb 1885 Nomor 131 adalah peraturan perundangan yang pernah digunakan sebagai dasar pemungutan bea meterai di Indonesia
C. Jawaban bukan C karena Aturan Pemungutan Bea Meterai 1817 adalah peraturan perundangan yang pernah digunakan sebagai dasar pemungutan bea meterai di Indonesia
D. Jawaban D benar karena ketiga pilihan tersebut merupakan peraturan perundangan yang pernah digunakan sebagai dasar pemungutan bea meterai di Indonesia
Kunci jawaban No. 39
A. Jawaban A benar karena perubahan yang pernah dilakukan terhadap ABM 1921 adalah perubahan tariff bea meterai dan penghapusan yang terjadi tahun 1959 dan perubahan dengan UU Nomor 25 Tahun 1964 tentang Bea meterai minimum, pembulatan bea meterai sebanding dan bea meterai menurut luas kertas.
B. Jawaban bukan B karena perubahan turunnya tariff bea meterai bukan merupakan perubahan yang pernah dilakukan terhadap ABM 1921
C. Jawaban bukan C karena perubahan turunnya tariff bea meterai bukan merupakan perubahan yang pernah dilakukan terhadap ABM 1921
D. Jawaban bukan D karena perubahan turunnya tariff bea meterai bukan merupakan perubahan yang pernah dilakukan terhadap ABM 1921
Kunci jawaban No. 40
A. Jawaban bukan A karena bea meterai tetap dan sebanding juga diatur dalam ABM 1921
B. Jawaban bukan B karena bea meterai menurut luas kertas juga datur dalam ABM 1921
C. Jawaban bukan C karena bea meterai umum juga diatur dalam ABM 1921
D. Jawaban D benar karena bea meterai umum, bea meterai menurut luas kertas dan bea meterai tetap dan sebanding diatur dalam ABM 1921
Kunci jawaban No. 41
A. Jawaban A benar karena tariff bea meterai terdiri dari dari tariff berdasar jenis dokumen dan jumlah nominal uang yang disebut dalam dokumen
B. Jawaban bukan B karena bentuk kertas bukan merupakan tariff bea meterai
C. Jawaban bukan C karena bentuk kertas bukan dasar penentuan tarif bea meterai
D. Jawaban bukan D karena bentuk kertas bukan dasar penentuan tarif bea meterai
Kunci jawaban No. 42
A. Jawaban bukan A karena surat berharga sperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp 500.000,- tidak termasuk dalam dokumen yang tidak terutang bea meterai yang diatur dalam PP NOmor 7 Tahun 1995
B. Jawaban B benar karena pilihan yang ada termasuk dokumen yang tidak terutang bea meterai yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1995
C. Jawaban bukan C karena surat berharga yang harga nominalnya lebih dari Rp 500.000,- tidak termasuk dokumen yang tidak terutang bea meterai yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1995
D. Jawaban bukan D karena surat berharga yang harga nominalnya lebih dari Rp 500.000,- tidak termasuk dokumen yang tidak terutang bea meterai yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1995
Kunci jawaban No. 43
A. Jawaban bukan A karena penegasan pemenang Sertifikat Bank Indonesia seharusnya merupakan dokumen perbaikan yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,-
B. Jawaban bukan B karena surat kuasa seharusnya termasuk dokumen perbaikan yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,-
C. Jawaban bukan C karena perjanjian pembukaan rekening giro seharusnya termasuk dokumen perbaikan yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,-
D. Jawaban D benar karena perjanjian pembukaan rekening giro, surat kuasa dan penegasan pemenang Sertifikat Bank Indonesia termasuk dokumen perbaikan yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,-
Kunci jawaban No. 44
A. Jawaban A benar karena pelunasan bea meterai untuk cek, bilyet giro dan SBI, dapat dilakukan dengan teknologi percetakan dan rekening Koran bulanan khusus giro dengan system komputerisasi
B. Jawaban bukan B karena pembukaan rekening tidak bisa bea meterai dilunasi dengan teknologi percetakan
C. Jawaban bukan C karena pembukaan rekening tidak bisa bea meterai dilunasi dengan teknologi percetakan
D. Jawaban bukan D karena pembukaan rekening tidak bisa bea meterai dilunasi dengan teknologi percetakan
Kunci jawaban No. 45
A. Jawaban bukan A karena kertas bermeterai dan meterai temple termasuk yang sering ada dalam praktik bea meteraidi masyarakat
B. Jawaban bukan B karena nota penjualan sebagai tanda terima uang sering dipakai dalam praktik bea meterai di masyarakat
C. Jawaban bukan C karena kuitansi sementara juga sering ada dalam praktik bea meterai di masyarakat
D. penjualan sebagai tanda terima uang dan kertas bermeterai serta meterai tempel termasuk yang sering ada dalam praktik bea meterai dalam masyarakat Jawaban D benar karena kuitansi sementara, nota
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ConversionConversion EmoticonEmoticon