Sobat, salah satu cara untuk mengukur kemampuan kita dalam menyerap materi adalah dengan mengerjakan soal latihan. Kali ini soal yang diberikan adalah Soal Latihan Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan PAJA3233 Universitas Terbuka. Soal ini berisi 45 soal pilihan ganda. Untuk mempermudah siapkanlah kertas dan pensil, kemudian tulis jawaban anda pada kertas setelah itu cek pada halaman kunci jawaban, jawaban anda benar berapa. Jika skor anda diatas 80% berarti anda sudah menguasai materi, jika skor anda dibawah 80% berarti anda harus membaca dan memahami materi kembali. Cara menghitung skor adalah: Jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100%. Selamat Mengerjakan.
Soal Pilihan Ganda
Petunjuk: Untuk soal-soal berikut, pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Seorang wajib pajak mempunyai objek pajak dengan ketentuan NJOP Bumi Rp 9.000.000 dan bangunan Rp 20.000.000. NJOP untuk penghitungan pajaknya adalah
A. Rp 29.000.000
B. Rp 27.000.000
C. Rp 21.000.000
D. Rp 12.000.000
2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah saat menurut keadaan objek pajak pada tanggal
A. 1 Januari
B. 31 Desember
C. 31 Agustus
D. 1 Maret
3. Yang dimaksud dengan SPOP harus diisi dengan jelas dimaksudkan
A. agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa untuk tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri.
B. Data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya
C. Semua kolom dalam SPOP harus diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya
D. Agar penentuan waktu pembayaran tidak meleset dari jadwal yang telah ditetapkan
4. SPPT tahun 2006 diterima wajib pajak 1 April 2006 dengan pajak terutang Rp 500.000,-. Oleh wajib pajak baru dibayar 1 Nopember 2006. pajak terutang yang harus dibayar 1 Nopember 2006 adalah
A. Rp 500.000,-
B. Rp 510.000,-
C. Rp 520.000,-
D. Rp 550.000,-
5. Hasil penerimaan PBB dibagi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemda kabupaten/provinsi. Adapun perbandingan pembagiannya adalah
A. Pemda Prov 16,2%, Kabupaten 64,8% dan biaya pemungutan
B. Pemda Prov 20%, Kabupaten 80%.
C. Pemda Prov 30%, Kabupaten 60%, biaya pemungutan 10%.
D. Pemda Kabupaten 5%, Prov 50%.
6. Harga transaksi dipakai sebagai NPOP untuk perolehan hak karena
A. tukar menukar
B. hibah
C. jual beli
D. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
7. Tuan Susilo telah menjual rumah tinggalnya di Bukit Pamulang Indah seluas 170 m2 dan bangunan seluas 100 m2 kepada Bapak Hidayat dengan harga transaksi sebesar Rp 130.000.000,- serta NPOP TKP tempat objek pajak berada pada tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,-
BPHTB terutang adalah sebesar:
A. Rp 8.500.000,-
B. Rp 9.500.000,-
C. Rp 10.000.000,-
D. Rp 11.000.000,-
8. Perolehan hak pada transaksi jual beli baru terjadi pada saat
A. ditandatangani akta jual beli oleh penjual dan pembeli, saksi dan notaris atau camat sebagai PPAT yang dilanjutkan dengan pendaftaran perolehan hak ke Kantor Pertanahan setempat
B. Penyerahan tanah dan bangunan secara fisik, meskipun akta jual beli otentik belum dibuat
C. Jual beli telah dilakukan dengan akta jual beli dibawah tangan
D. Dibayarnya BPHTB oleh pembeli
9. PT Abadi mendirikan anak perusahaan yaitu PT.Buana untuk menangani kebutuhan PT Rizki dan mengalihkan sebagian aset PT Abadi berupa pabrik seluas 1500m2 dengan luas bangunan 1000m2 kepada PT.Buana. NJOP bumi yang ditetapkan dalam SPPT adalah Rp 240.000/m2 dan NJOP bangunan sebesar Rp 325.000/m2 Perkiraan nilai pasar pabrik tersebut adalah Rp 600.000.000,- dan NPOPTKP pada kabupaten ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,-.
BPHTB atas pengalihan aset tersebut adalah:
A. Rp 28.500.000,-
B. Rp 32.750.000
C. Rp 30.000.000
D. Rp 34.250.000
10. Abidin memperoleh hibah wasiat dari ayah kandungnya berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 300.000.000. SPPT PBB memiliki NJOP sebesar Rp 200.000.000. NPOPTKP dalam hibah wasiat ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,-.
Besarnya BPHTB terutang adalah:
A. Rp 5.000.000,-
B. Rp 6.000.000,-
C. Rp 12.000.000,-
D. Rp 15.000.000,-
11. Sistem perpajakan yang berlaku pada masa lalu menimbulkan pajak berganda bagi masyarakat sehingga perlu pembaharuan sistem perpajakan yang bersifat:
1.adil
2.sederhana
3.memberi kepastian
A. jika 1, 2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
12. Alasan dikeluarkannya UU PBB yang baru adalah:
1.UU yang lama tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2.UU yang berasal dari zaman kolonial sukar dimengerti oleh rakyat.
3.UU yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis dalam bahasa belanda
A. Jika 1,2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
13. Objek pajak yang dikecualikan dari PBB adalah:
1.objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.
2.objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka, cagar alam.
3.objek yang digunakan untuk kantor perbankan.
A. Jika 1,2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
14. Subjek baru merupakan wajib pajak PBB bila memenuhi syarat objektif yaitu:
1.mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak.
2.memenuhi, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek kena pajak.
3.nilai jual kena pajaknya kurang dari Rp 8 juta.
A. Jika 1,2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
15. Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan berdasar:
1.perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.
2.nilai perolehan baru.
3.NJOP pengganti
A. Jika 1, 2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
16. Faktor yang dipakai untuk menentukan klasifikasi bumi adalah antara lain:
1.kondisi lingkungan
2.luas tanah, bumi dan bangunan
3.peruntukan tanah/bangunan
A. Jika jawaban 1, 2 benar
B. Jika jawaban 1 , 3 benar
C. Jika jawaban 2 , 3 benar
D. Jika jawaban 1,2 dan 3 benar
17. Besarnya NJOP atas objek perkebunan ditentukan berdasar:
1.areal kebun sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai dengan standar investasi menurut umur tanaman
2.areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
3.objek pajak berupa bangunan adalah sebagai NJOP berupa bangunan
A. Jika jawaban 1, 2 benar
B. Jika jawaban 1, 3 benar
C. Jika jawaban 2, 3 benar
D. Jika jawaban 1,2 dan 3 benar
18. Pelaksanaan pendataan objek pajak meliputi:
1.penyusunan data awal.
2.pemutakhiran data.
3.jadwal pembayaran objek pajak.
A. Jawaban 1, 2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
19. Pengelola PBB mendambakan terciptanya sistem pemungutan dan pembayaran PBB semaksimal mungkin yang :
1.sistematis.
2.dapat dilaksanakan kontrol dengan efektif dan efisien.
3.sederhana dalam cara maupun administrasinya.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
20. Penagihan pajak dilakukan atas dasar terbitnya
1.SPPT.
2.SKP
3.STP
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
21. Biaya pemungutan sebesar 9% dari hasil penerimaan PBB akan dibagikan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan
1.mendukung operasional pemungutan PBB.
2.meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3.komputerisasi dan insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
22. Keberatan atas PBB diajukan bila:
1.wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan klasifikasi yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2.terdapat perbedaan penafsiran UU dan pereaturan perundang-undangan antara wajib pajak dengan fiskus atas penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak.
3.wajib pajak terlambat menerima SPPT.
A. Jawaban 1, 2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
23. Pejabat yang berwenang memberikan keputusan keberatan adalah:
1.untuk jumlah pajak yang terutang tidak lebih besar dari Rp 500 juta, KKP PBB atas nama Dirjen Pajak.
2.untuk jumlah pajak yang terutang lebih besar dari Rp 500 juta, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak atas nama Dirjen Pajak.
3.untuk jumlah pajak terutang dibawah Rp 100 juta, Majelis Pertimbangan Pajak atas nama Dirjen Pajak.
A. Jawaban 1, 2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
24. Keputusan keberatan yang diterbitkan KKP PBB disampaikan kepada wajib pajak dan tembusannya disampaikan kepada:
1. Kepala Dispenda yang bersangkutan (khusus DKI Jakarta)
2. Bupati/Kepala Daerah.
3. Lurah/Kepala desa yang bersangkutan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1, 2 dan 3 benar
25. Pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan bila:
1.kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan sebab tertentu lainnya.
2.objek kena pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
3.nominal yang tertera dalam SPPT ada kelebihan.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
26. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat terjadi karena perbuatan hukum misalnya:
1.jual beli
2.pewarisan
3.lelang.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
27. Prinsip pemungutan BPHTB berpedoman pada:
1.besarnya tarif ditetapkan 5% dari NPOPKP
2.pemenuhan kewajiban BPHTB berdasarkan sistem self assessment.
3.semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
28. Hak atas tanah yang ditentukan sebagai objek BPHTB meliputi:
1.hak milik, HGU
2.HGB dan hak pakai.
3.hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
29. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
1.perwakilan diplomatik, konsulat berdasar asas perlakuan timbal balik.
2.negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau melaksanakan pembangunan guna kepentingan umum.
3.orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
30. Perolehan hak yang bukan merupakan objek BPHTB adalah:
1.jual beli
2.wakaf
3.perjanjian jual beli.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
31. Yang termasuk dalam unsur perhitungan pajak adalah:
1.dasar pengenaan pajak.
2.tarif pajak.
3.NJOP, NPOPTKP dan NPOP
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
32. Yang termasuk dasar pengenaan pajak adalah:
1.harga transaksi
2.nilai pasar
3.harga transaksi lelang
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
33. Dalam BPHTB, penentuan saat terutang pajak berguna untuk menentukan:
1.apakah suatu perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang pajak atau tidak
2.ketentuan pengenaan pajak dan fasilitas pajak yang mana yang akan diberlakukan
3.penentuan batas akhir hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan pengurangan pajak.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
34. Tempat pembayaran BPHTB adalah:
1.Kantor Pos
2.Bank BUMN atau BUMD
3.tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
35. Kewajiban membayar pajak BPHTB dilaksanakan pada saat:
1.ditunjuknya pemenang lelang dalam hal lelang
2.dilakukan pendaftaran hak oleh pejabat pertanahan dalam hal waris dan hibah wasiat
3.putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal pelaksanaan putusan hakim.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
36. Dasar penagihan pajak pada BPHTB adalah:
1.SKBKB, SKBKBT
2.Surat tagihan BPHTB
3.Surat Keputusan pembetulan, keberatan dan putusan banding.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
37. Pengurangan pajak BPHTB yang terutang dapat diberikan oleh Menteri Keuangan dikarenakan:
1.kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak
2.kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu
3.tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
38. Peraturan perundangan yang pernah digunakan sebagai dasar pemungutan bea meterai di Indonesia adalah
1.Aturan Pemungutan Bea Meterai 1817
2.Ordonansi Pemungutan Bea Meterai berdasar Stb 1885 nomor 131
3.ABM 1921
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
39. Perubahan yang pernah dilakukan terhadap ABM 1921 adalah
1.perubahan tarif bea meterai dan penghapusan yang terjadi tahun 1959
2.perubahan dengan UU Nomor 25 Tahun 1964 tentang Bea Meterai minimum, pembulatan bea meterai sebanding dan bea meterai menurut luas kertas
3.perubahan turunnya tarif bea meterai
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
40. Dalam ABM 1921 diatur jenis tarif bea meterai dan jenis pemeteraian yaitu
1.bea meterai umum
2.bea meterai menurut luas kertas
3.bea meterai tetap dan sebanding.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
41. Tarif bea meterai terdiri dari tarif berdasar
1.jenis dokumen
2.jumlah nominal uang yang disebut dalam dokumen
3.bentuk kertas.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jwaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
42. Dalam PP Nomor 7 tahun 1995 diatur tentang dokumen yang tidak terutang bea meterai yaitu:
1.surat yang memuat jumlah uang tidak lebih dari Rp 250.000,-
2.surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp 500.000,-
3.efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,-
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
43. Berdasar PP Nomor 24 Tahun 2000, dokumen perbankan yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,- adalah
1.perjanjian pembukaan rekening giro
2.surat kuasa
3.penegasan pemenang Sertifikat bank Indonesia (SBI)
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
44. Untuk mempermudah pelunasan bea meterai, dokumen perbankan tertentu dapat dilunasi dengan menggunakan teknologi percetakan dengan ketentuan
1.untuk cek, bilyrt giro dan SBI, bea meterainya dilunasi dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan
2.untuk rekening koran bulanan khusus giro bea meterai dilunasi dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi
3.untuk pembukaan rekening bea meterai ditempel seharga Rp 6.000,-
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 benar
45. Hal-hal yang sering ada dalam praktik bea meterai di masyarakat adalah:
1.kuitansi sementara
2.nota penjualan sebagai tanda terima uang
3.kertas bermeterai dan meterai tempel
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
Untuk mengetahui jawabannya silahkan buka halaman Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan PAJA3233
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka
Soal Pilihan Ganda
Petunjuk: Untuk soal-soal berikut, pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Seorang wajib pajak mempunyai objek pajak dengan ketentuan NJOP Bumi Rp 9.000.000 dan bangunan Rp 20.000.000. NJOP untuk penghitungan pajaknya adalah
A. Rp 29.000.000
B. Rp 27.000.000
C. Rp 21.000.000
D. Rp 12.000.000
2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah saat menurut keadaan objek pajak pada tanggal
A. 1 Januari
B. 31 Desember
C. 31 Agustus
D. 1 Maret
3. Yang dimaksud dengan SPOP harus diisi dengan jelas dimaksudkan
A. agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa untuk tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri.
B. Data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya
C. Semua kolom dalam SPOP harus diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya
D. Agar penentuan waktu pembayaran tidak meleset dari jadwal yang telah ditetapkan
4. SPPT tahun 2006 diterima wajib pajak 1 April 2006 dengan pajak terutang Rp 500.000,-. Oleh wajib pajak baru dibayar 1 Nopember 2006. pajak terutang yang harus dibayar 1 Nopember 2006 adalah
A. Rp 500.000,-
B. Rp 510.000,-
C. Rp 520.000,-
D. Rp 550.000,-
5. Hasil penerimaan PBB dibagi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemda kabupaten/provinsi. Adapun perbandingan pembagiannya adalah
A. Pemda Prov 16,2%, Kabupaten 64,8% dan biaya pemungutan
B. Pemda Prov 20%, Kabupaten 80%.
C. Pemda Prov 30%, Kabupaten 60%, biaya pemungutan 10%.
D. Pemda Kabupaten 5%, Prov 50%.
6. Harga transaksi dipakai sebagai NPOP untuk perolehan hak karena
A. tukar menukar
B. hibah
C. jual beli
D. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
7. Tuan Susilo telah menjual rumah tinggalnya di Bukit Pamulang Indah seluas 170 m2 dan bangunan seluas 100 m2 kepada Bapak Hidayat dengan harga transaksi sebesar Rp 130.000.000,- serta NPOP TKP tempat objek pajak berada pada tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,-
BPHTB terutang adalah sebesar:
A. Rp 8.500.000,-
B. Rp 9.500.000,-
C. Rp 10.000.000,-
D. Rp 11.000.000,-
8. Perolehan hak pada transaksi jual beli baru terjadi pada saat
A. ditandatangani akta jual beli oleh penjual dan pembeli, saksi dan notaris atau camat sebagai PPAT yang dilanjutkan dengan pendaftaran perolehan hak ke Kantor Pertanahan setempat
B. Penyerahan tanah dan bangunan secara fisik, meskipun akta jual beli otentik belum dibuat
C. Jual beli telah dilakukan dengan akta jual beli dibawah tangan
D. Dibayarnya BPHTB oleh pembeli
9. PT Abadi mendirikan anak perusahaan yaitu PT.Buana untuk menangani kebutuhan PT Rizki dan mengalihkan sebagian aset PT Abadi berupa pabrik seluas 1500m2 dengan luas bangunan 1000m2 kepada PT.Buana. NJOP bumi yang ditetapkan dalam SPPT adalah Rp 240.000/m2 dan NJOP bangunan sebesar Rp 325.000/m2 Perkiraan nilai pasar pabrik tersebut adalah Rp 600.000.000,- dan NPOPTKP pada kabupaten ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,-.
BPHTB atas pengalihan aset tersebut adalah:
A. Rp 28.500.000,-
B. Rp 32.750.000
C. Rp 30.000.000
D. Rp 34.250.000
10. Abidin memperoleh hibah wasiat dari ayah kandungnya berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 300.000.000. SPPT PBB memiliki NJOP sebesar Rp 200.000.000. NPOPTKP dalam hibah wasiat ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,-.
Besarnya BPHTB terutang adalah:
A. Rp 5.000.000,-
B. Rp 6.000.000,-
C. Rp 12.000.000,-
D. Rp 15.000.000,-
11. Sistem perpajakan yang berlaku pada masa lalu menimbulkan pajak berganda bagi masyarakat sehingga perlu pembaharuan sistem perpajakan yang bersifat:
1.adil
2.sederhana
3.memberi kepastian
A. jika 1, 2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
12. Alasan dikeluarkannya UU PBB yang baru adalah:
1.UU yang lama tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2.UU yang berasal dari zaman kolonial sukar dimengerti oleh rakyat.
3.UU yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis dalam bahasa belanda
A. Jika 1,2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
13. Objek pajak yang dikecualikan dari PBB adalah:
1.objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.
2.objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka, cagar alam.
3.objek yang digunakan untuk kantor perbankan.
A. Jika 1,2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
14. Subjek baru merupakan wajib pajak PBB bila memenuhi syarat objektif yaitu:
1.mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak.
2.memenuhi, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek kena pajak.
3.nilai jual kena pajaknya kurang dari Rp 8 juta.
A. Jika 1,2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
15. Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan berdasar:
1.perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.
2.nilai perolehan baru.
3.NJOP pengganti
A. Jika 1, 2 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 3 benar
D. Jika 1,2 dan 3 benar
16. Faktor yang dipakai untuk menentukan klasifikasi bumi adalah antara lain:
1.kondisi lingkungan
2.luas tanah, bumi dan bangunan
3.peruntukan tanah/bangunan
A. Jika jawaban 1, 2 benar
B. Jika jawaban 1 , 3 benar
C. Jika jawaban 2 , 3 benar
D. Jika jawaban 1,2 dan 3 benar
17. Besarnya NJOP atas objek perkebunan ditentukan berdasar:
1.areal kebun sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai dengan standar investasi menurut umur tanaman
2.areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
3.objek pajak berupa bangunan adalah sebagai NJOP berupa bangunan
A. Jika jawaban 1, 2 benar
B. Jika jawaban 1, 3 benar
C. Jika jawaban 2, 3 benar
D. Jika jawaban 1,2 dan 3 benar
18. Pelaksanaan pendataan objek pajak meliputi:
1.penyusunan data awal.
2.pemutakhiran data.
3.jadwal pembayaran objek pajak.
A. Jawaban 1, 2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
19. Pengelola PBB mendambakan terciptanya sistem pemungutan dan pembayaran PBB semaksimal mungkin yang :
1.sistematis.
2.dapat dilaksanakan kontrol dengan efektif dan efisien.
3.sederhana dalam cara maupun administrasinya.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
20. Penagihan pajak dilakukan atas dasar terbitnya
1.SPPT.
2.SKP
3.STP
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
21. Biaya pemungutan sebesar 9% dari hasil penerimaan PBB akan dibagikan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan
1.mendukung operasional pemungutan PBB.
2.meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3.komputerisasi dan insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
22. Keberatan atas PBB diajukan bila:
1.wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan klasifikasi yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2.terdapat perbedaan penafsiran UU dan pereaturan perundang-undangan antara wajib pajak dengan fiskus atas penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak.
3.wajib pajak terlambat menerima SPPT.
A. Jawaban 1, 2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
23. Pejabat yang berwenang memberikan keputusan keberatan adalah:
1.untuk jumlah pajak yang terutang tidak lebih besar dari Rp 500 juta, KKP PBB atas nama Dirjen Pajak.
2.untuk jumlah pajak yang terutang lebih besar dari Rp 500 juta, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak atas nama Dirjen Pajak.
3.untuk jumlah pajak terutang dibawah Rp 100 juta, Majelis Pertimbangan Pajak atas nama Dirjen Pajak.
A. Jawaban 1, 2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
24. Keputusan keberatan yang diterbitkan KKP PBB disampaikan kepada wajib pajak dan tembusannya disampaikan kepada:
1. Kepala Dispenda yang bersangkutan (khusus DKI Jakarta)
2. Bupati/Kepala Daerah.
3. Lurah/Kepala desa yang bersangkutan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1, 2 dan 3 benar
25. Pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan bila:
1.kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan sebab tertentu lainnya.
2.objek kena pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
3.nominal yang tertera dalam SPPT ada kelebihan.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
26. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat terjadi karena perbuatan hukum misalnya:
1.jual beli
2.pewarisan
3.lelang.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
27. Prinsip pemungutan BPHTB berpedoman pada:
1.besarnya tarif ditetapkan 5% dari NPOPKP
2.pemenuhan kewajiban BPHTB berdasarkan sistem self assessment.
3.semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
28. Hak atas tanah yang ditentukan sebagai objek BPHTB meliputi:
1.hak milik, HGU
2.HGB dan hak pakai.
3.hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
29. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
1.perwakilan diplomatik, konsulat berdasar asas perlakuan timbal balik.
2.negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau melaksanakan pembangunan guna kepentingan umum.
3.orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
30. Perolehan hak yang bukan merupakan objek BPHTB adalah:
1.jual beli
2.wakaf
3.perjanjian jual beli.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
31. Yang termasuk dalam unsur perhitungan pajak adalah:
1.dasar pengenaan pajak.
2.tarif pajak.
3.NJOP, NPOPTKP dan NPOP
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
32. Yang termasuk dasar pengenaan pajak adalah:
1.harga transaksi
2.nilai pasar
3.harga transaksi lelang
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
33. Dalam BPHTB, penentuan saat terutang pajak berguna untuk menentukan:
1.apakah suatu perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang pajak atau tidak
2.ketentuan pengenaan pajak dan fasilitas pajak yang mana yang akan diberlakukan
3.penentuan batas akhir hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan pengurangan pajak.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
34. Tempat pembayaran BPHTB adalah:
1.Kantor Pos
2.Bank BUMN atau BUMD
3.tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
35. Kewajiban membayar pajak BPHTB dilaksanakan pada saat:
1.ditunjuknya pemenang lelang dalam hal lelang
2.dilakukan pendaftaran hak oleh pejabat pertanahan dalam hal waris dan hibah wasiat
3.putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal pelaksanaan putusan hakim.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
36. Dasar penagihan pajak pada BPHTB adalah:
1.SKBKB, SKBKBT
2.Surat tagihan BPHTB
3.Surat Keputusan pembetulan, keberatan dan putusan banding.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
37. Pengurangan pajak BPHTB yang terutang dapat diberikan oleh Menteri Keuangan dikarenakan:
1.kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak
2.kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu
3.tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
38. Peraturan perundangan yang pernah digunakan sebagai dasar pemungutan bea meterai di Indonesia adalah
1.Aturan Pemungutan Bea Meterai 1817
2.Ordonansi Pemungutan Bea Meterai berdasar Stb 1885 nomor 131
3.ABM 1921
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
39. Perubahan yang pernah dilakukan terhadap ABM 1921 adalah
1.perubahan tarif bea meterai dan penghapusan yang terjadi tahun 1959
2.perubahan dengan UU Nomor 25 Tahun 1964 tentang Bea Meterai minimum, pembulatan bea meterai sebanding dan bea meterai menurut luas kertas
3.perubahan turunnya tarif bea meterai
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
40. Dalam ABM 1921 diatur jenis tarif bea meterai dan jenis pemeteraian yaitu
1.bea meterai umum
2.bea meterai menurut luas kertas
3.bea meterai tetap dan sebanding.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
41. Tarif bea meterai terdiri dari tarif berdasar
1.jenis dokumen
2.jumlah nominal uang yang disebut dalam dokumen
3.bentuk kertas.
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jwaban 1,3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
42. Dalam PP Nomor 7 tahun 1995 diatur tentang dokumen yang tidak terutang bea meterai yaitu:
1.surat yang memuat jumlah uang tidak lebih dari Rp 250.000,-
2.surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp 500.000,-
3.efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,-
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
43. Berdasar PP Nomor 24 Tahun 2000, dokumen perbankan yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,- adalah
1.perjanjian pembukaan rekening giro
2.surat kuasa
3.penegasan pemenang Sertifikat bank Indonesia (SBI)
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
44. Untuk mempermudah pelunasan bea meterai, dokumen perbankan tertentu dapat dilunasi dengan menggunakan teknologi percetakan dengan ketentuan
1.untuk cek, bilyrt giro dan SBI, bea meterainya dilunasi dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan
2.untuk rekening koran bulanan khusus giro bea meterai dilunasi dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi
3.untuk pembukaan rekening bea meterai ditempel seharga Rp 6.000,-
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1,3 benar
C. Jawaban 2,3 benar
D. Jawaban 1,2 benar
45. Hal-hal yang sering ada dalam praktik bea meterai di masyarakat adalah:
1.kuitansi sementara
2.nota penjualan sebagai tanda terima uang
3.kertas bermeterai dan meterai tempel
A. Jawaban 1,2 benar
B. Jawaban 1, 3 benar
C. Jawaban 2, 3 benar
D. Jawaban 1,2 dan 3 benar
Untuk mengetahui jawabannya silahkan buka halaman Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan PAJA3233
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka
ConversionConversion EmoticonEmoticon