Soal Latihan Mandiri Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ADPU4230

4:54:00 am

Sobat, salah satu cara untuk mengukur kemampuan kita dalam menyerap materi adalah dengan mengerjakan soal latihan. Kali ini soal yang diberikan adalah Soal Latihan Mandiri Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ADPU4230 Universitas Terbuka. Soal ini berisi 45 soal pilihan ganda. Untuk mempermudah siapkanlah kertas dan pensil, kemudian tulis jawaban anda pada kertas setelah itu cek pada halaman kunci jawaban, jawaban anda benar berapa. Jika skor anda diatas 80% berarti anda sudah menguasai materi, jika skor anda dibawah 80% berarti anda harus membaca dan memahami materi kembali. Cara menghitung skor adalah: Jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100%. Selamat Mengerjakan.


Soal Pilihan Ganda

Petunjuk: Untuk soal-soal berikut, pilihlah satu jawaban yang paling tepat!


1. Berikut ini pengertian Administrasi Negara, kecuali . . .    

 A. hal yang berkaitan dengan pengelolaan negara  
 B. hal hal yang berhubungan denga pelayanan umum  
 C. hal hal yang berkaitan dengan pelayanan publik  
 D. hal hal yang berhubungan dengan pengelolaan CV  

2. Berikut ini terdapat ruang lingkup yang dipelajari oleh  Administrasi Negra , kecuali. . ..

 A. pemberontakan , perang dan revolsi     
 B. tujuan negara  
 C. posisi dan  peran negara dan warga negara  
 D. keseluruhan unsur dan interaksi antar  unsur negara

3. Negara mempunyai unsur unsur  utama yaitu ; Warga negara,  Wilayah  negara,  Pengakuan internasional dan ........

 A. luas wilayah  
 B. jumlah penduduk
 C. pemerintah yang berdaulat  
 D. pendapatan  perkapita

4. Pancasila sebagai sumber hukum dalam penyelenggaraan negara harus diterapkan secara utuh-menyeluruh ( integral-komprehensif). Hal ini bermakna  dalam mewujudkan kesejahteraan dan  keamanan masyarakat  harus  memperhatikan  juga . . .

 A. sila sila yang lain  
 B. keragaman budaya  Indonesia  
 C. kondisi geografis Indonesia  
 D. potensi kekayaan alam Indonesia

5. Negara Indonesia  adalah negara hukum bukan  negara  yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti . . .

 A. Kekuasaan yang dilandasi hukum  
 B. Penyelenggaraan negara  berdasarkan hukum  
 C. Tindakan pemeintah  dan negara berdasarkan hukum    
 D. ABC betul  semua  

6. Mana yang paling tepat diantara pernyataan pernyataan  berikut ini. . .

 A. MPR  terdiri atas Anggota DPR , Presisden dan  DPA
 B. MPR  dan Presiden Pemegang Kekauasan Tertinggi  
 C. MPR dapat meminta Pertangungjawaban  Presiden  atas pelanggaran Undang Undang
 D. DPR dapat  membuat UU  bersama MA  

7. Lembaga kekuasaan legislative yaitu. . .

 A. MPR
 B. DPR  
 C. MA
 D. BPD  

8. Pernyataan yang paling tepat untuk lembaga lembaga negara berkut ini yaitu . . .

 A. DPD dipilih langsung oleh rakyat
 B. DPR memilih Presiden dan wakil Presiden  
 C. BPK melaporkan hasil pemeriksaaannya ke MPR  
 D. Mahkamah Agung memegang kekuasaan legislatif  

9. Lembaga kekuasaan legislative   pada Pemillu 2009 yang akan datang. . .     

 A. DPD  dipilih langsung oleh rakyat ,disetujui partai  
 B. ditunjuk oleh partai dan persetujuan DPR  
 C. dipilih langsung oleh rakyat di tiap dapil (daerah pemilihan )  
 D. ditumjuk oleh partai  

10. Berikut ini terdapat pernyataan tentang hubungan antar lembaga negara , pilihlah yang paling tepat . . .

 A. Anggota DPD ikut membicarakan undang yang berkaitan dengan Otda
 B. Anggota DPR dapat  memasgulkan Presiden  
 C. Presiden  dapat memberhentikan Anggota DPR secara langsung
 D. Hasil audit BPK disampaikan ke Presiden  

11. Tatanan organisasi pemerintah disuatu negara dipengaruhi oleh . . .

 A. kewenangan yang diperoleh  
 B. pandangan falsafah yang dianut  
 C. sistem pemerintahan yang dianut
 D. tatanan nilai yang dianut
 
12. Organisasi Kabinet bertugas membantu presiden dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dengan kedudukan sebagai. . .

 A. Legislatif  
 B. ekskutif  
 C. Yudikatif  
 D. konsultatif  

13. Untuk pengelolaan kebijakan  dan pelayanan mengenai urusan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan memerlukan  perhatian khusus Presiden dibantu oleh . . .

 A. Kabinet  
 B. Dewan Perwakilan Rakyat  
 C. Staf Khusus Presiden
 D. LPND  

14. Lembaga  Pemerintah Non  Depatemen   dibawah koordinasi  Menteri    Pertahanan  dan keamanan. . .

 A. BKN  
 B. POLRI
 C. BPS  
 D. BKKBN   

15. Lembaga yang membantu Presiden  , yang mengurus kepentingan Pemerintah dan Negara di Luar Negeri baik pada negara maupun pada lembvaga Internasional yaitu. . .

 A. KBRI / KJ  
 B. Atase
 C. DCM  
 D. Konselor  

16. Perencanaan  merupakan tindakan pilihan yang terbaik dan menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha mencapai tujuan. Oleh karena itu  Perencanan dianggap sebagai  . . .

 A. proses
 B. fungsi manajemen  
 C. proposal  
 D. keputusan politik  

17. Menurut UU RI   No 25  Tahun 2004   tentang SPPN  Bab IV Pasal 8,  Tahapan SPPN meliputi  penyusunan rencana,  penetapan rencana,  pengendalian  pelaksanaan rencana  dan  ..........    

 A. perumusan kebijjakan  
 B. perincian tujuan yang jelas  
 C. penunjjukan pelaksanaan
 D. evalluasi pelaksanaan   

18. Untuk menciptakan keserasian tujuan ,pandangan dan tindakan antar berbagai unit karena adanya spesialisasi maka perlu dilakukan  kegiatan  . . .   

 A. standardisasi
 B. koordinasi  
 C. pengawasan
 D. Keputusan   

19. Untuk mengetahui dan memastikan seluruh pekerjaan dijalankan sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah digariskan dan perintah yang diberikan disebut . . .

 A. perencanaan  
 B. koordinasi  
 C. pengawasan
 D. stabilisasi  

20. Di dalam melakukan kontrol birokrsi dengan menggunakan metode Organisasi , dimana sarana  atau alat untuk melaksanakannya   meliputi; publisitas, tekanan kelompok dan publik dan ...............

 A. birokrasi
 B. koordinasi  
 C. pengawasan
 D. disiplin internal  

21. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Administrasi keuangan negara yaitu . . .

 A. Bab VIII pasal 23 UUD 45 amandemen
 B. Bab VIII pasal 24 UUD 45  
 C. Bab VIII pasal 21 UUD 45  
 D. Bab VIII pasal 25 UUD 45 amandemen  

22. APBD  yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber diantaranya  dari Dana Alokasi Umum, Dana alokasi khusus dan ......

 A. APBN   
 B. Bantuan luar negeri  
 C. Pendapatan  Asli Daerah
 D. Loan  

23. Laporan  keuangan yang disusun berupa realisasi anggaran dan neraca departemen adalah sebagai . . .

 A. tindakan rutin dilakukan
 B. cara mencari pendapatan  
 C. perintah pimpinnan    
 D. pertangungjawaban pelaksanaan anggaran  

24. Pengertian administrasi materiil menyangkut...............
 
 A. Pengelolaan barang milik negara  
 B. penggunaan keuangan  
 C. pengawasan anggaran
 D. pertangungjawaban pelaksanaan anggaran  

25. Standardisasi  untuk meningkatkan  efektivitas dan efisiensi  dalam pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan barang terutama dalam hal........

 A. perencanaan  Barang   
 B. pengadaan barang  
 C. pemeliharaan barang  
 D. penggunaan barang  

26. Berdasarkan pasal 33 UUDRI tahun 1945 Sistem perekonomian Indonesia disuusun berdasarkan . . .    

 A. liberalisme  
 B. etatisme  
 C. demokrasi Ekonomi  
 D. demokrasi Terpimpin  

27. Latar belakang didirikannnya  BUMN/BUMD  sebagai agen pembangunan,  dalam perekonomian .  Sektor perekonomian yang dieksploitasi untuk BUMN/D ini yaitu  . . .  

 A. yang mengusai hajad hidup orang banyak
 B. sektor perekonomian skunder  
 C. sektor perekonomian tertier   
 D. sektor perekonimian primer  

28. Beberapa maksud didirikannnya  BUMN/BUMD  sebagai agen pembangunan.  Dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya  BUMN/D  juga mempunyai fungsi . . .

 A. stabilisator  
 B. etatisme  
 C. akselerator
 D. sosial  

29. Bentuk BUMN/D  yang merupakan bagian dari  0rganisasi formal  atau suatu Departemen  yaitu  . . .

 A. Perum
 B. Perjan  
 C. Persero  
 D. Perusahan biasa  

30. Di era Otonomi Daerah , Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk membina dan mengembangkan lembaga prekonomian daerah dalam bentuk persero daerah dan ........

 A. Perum  
 B. Perjanda
 C. Persero  
 D. Perusahan biasa  

31. Tugas aparatur pemerintah  yaitu  melayani masyarakat dan bukan sebaliknya untuk dilayani masyarakat. Proposisi ini dapat diartikan  bahwa Apratur Pemerintah sebagai . . .    

 A. abdi negara  
 B. abdi dalam  
 C. pegawai  negeri
 D. abdi masyarakat  

32. Salah satu maasalah dalam pelayanan umum , adanya tarik menarik antara kepentingan   meningkatkan kualitas pelayanan  kepada masyarakat dan . . .

 A. peningkatan kualitas apratur  
 B. peningkatan retribusi pendapatan  
 C. peningkatan pendidikan aparatur  
 D. peningkatan gaji aparatur  

33. Berdasarkan fungsi pemerintah  dapat menyelenggarakan pelayanan   umum yang bersifat environmental service, development service dan protective services. Termasuk kategori  environmental services berikut ini yaitu . . .

 A. pendidikan , kesehatan dan keagamaan
 B. keamanan , pensiun , kesempatan berusaha  
 C. perdagangan , pendidikan  dan keagamaan  
 D. Jalan/jembatan, taman dan kebersihan

34. Pelayanan eksternal  yaitu pelayanan yang secara langsung  bersinggungan dengan masyarakat. Dalam pembiayaannya  harus memperhatikan nilai harga yang  berlaku,  biaya harus jelas ,ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ..........

 A. kemampuan , dan daya beli masyarakat  
 B. jumlah penduduk dan penyebarannya  
 C. pendapatan  regional beruto    
 D. indeks harga  yang berlaku  

35. Semua kegiatan perkantoran  dalam suatu instansi  diselenggarakan secara . . .

 A. pengorganisasian secara terdesentralisasi  
 B. pengorganisasian secara  otonomi  
 C. pengorganisasian secara tersentralisi  
 D. pengorganisasian  secara  semi outonomi  

36. Politik dan strategi  penyempurnaan administrasi negara Indonesia dituangan kan dalam  . . .

 A. Pancasila  
 B. Peraturan Pemerintah  
 C. Keputusan Presiden   
 D. GBHN  

37. Arah kebijakan pembangunan penyelenggaraan negara yang dimuat dalam GBHN  1999-2004 yaitu,; membersihkan penyelengara dari praktek kkn, pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara,meningkatkan kualitas aparatur , meningkatkan fungsi dan profesionalisme apratur, netralitas pegawai negeri dan .......

 A. meningkatkan pendidikan pegawai negeri  
 B. meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri
 C. meningkatkan  jumlah pegawai negeri
 D. meningkatkan  pendapat pegawai negeri  

38. Manajemen  PNS dikembangkan  dalam rangka membina, memlihara  dan mengembangkan kapasitas kesejahteraan PNS sebagai. . .

 A. Abdi  negara  
 B. Abdi Masyarakat  
 C. pelayanan publik
 D. penegak aturan  

39. Tolok ukur bagi penyelenggara negara  dalam menjalankan tugasnya  yaitu . . .

 A. kredibilitas  
 B. akuntabilitas  
 C. kapabillitas  
 D. ekstensitas  

40. Pemerintah yang mempunyai akuntabilitas  yaitu pemerintah  yang diberikan . . .

 A. wewenang untuk dilaksanakan  
 B. amanah  untuk dipertangungjawabkan  
 C. kekuasaan untuk  dilaksanakan  
 D. kepercayaan untuk dilaksanakan  

41. Transformasi tradisional government menjadi eletronic government (E-Govt.) merupakan salah satui isu kebijakan publlik yang sangat penting saat ini. E-Govt diartikan sebagai manajemen pemerintahan yang berbasis . . .

 A. legitimasi untuk dilaksanakan
 B. amanah untuk dipertangungjawabkan  
 C. aplikasi teknologi dan informasi  
 D. kepercayaan untuk dilaksanakan  

42. Sasaran pengembangan  E-Government  dalam level makro yaitu. . .

 A. pembuatan portal-portal informasi  
 B. keterlibaytan multi sektor dalam skala lokal  
 C. rancangan model kinerja   
 D. kebijakan yang dibutuhkan  

43. Langkah  utama yang perlu dilakukan dalam pengembangan E-Gov.  yang berfokus pada revitalisasi manajemen pemerintahan  yaitu. . .

 A. restrukturisasi organisasi pemerintah
 B. komputerisasi seluruh perangkat kantor  
 C. membuat mindset  
 D. standardisasi prosedur kerja  

44. Langkah awal yang dilakukan dalam membangun pelayanan  informasi  dalam rangka E-Gov. yaitu . . .

 A. segala sesuatu telah distandarkan secara manual  
 B. proses pengambilan keputusan secara cepat  
 C. mengembangkan jaringan pada instansi pemerintah  
 D. menghilangkan hubungan hirahikal antara pusat dan daerah    

45. Instruksi Presiden yang  menggariskan kebjakan pengembangan E-Gov. di Indonesia  yaitu. . .

 A. Inpres No. 2 tahun 2003
 B. Inpres No. 3 tahun 2003  
 C. Inpres No. 2 tahun 2004  
 D. Inpres No. 3 tahun 2004
 

Untuk mengetahui jawabannya silahkan buka halaman Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ADPU4230

Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka



Artikel Terkait

Previous
Next Post »