1. Berikut ini pengertian Administrasi Negara, kecuali . . .
A. hal yang berkaitan dengan pengelolaan negara
B. hal hal yang berhubungan denga pelayanan umum
C. hal hal yang berkaitan dengan pelayanan publik
D. hal hal yang berhubungan dengan pengelolaan CV
SALAH, karena merupakan ruang lingkup administrasi negara
SALAH, karena merupakan ruang lingkup administrasi negara
SALAH, karena merupakan ruang lingkup administrasi negara
BETUL, karena merupakan pernyataan pengecualian dan memang bukan merupakan ruang lingkup administrasi negara
2. Berikut ini terdapat ruang lingkup yang dipelajari oleh Administrasi Negra , kecuali. . ..
A. pemberontakan , perang dan revolsi
B. tujuan negara
C. posisi dan peran negara dan warga negara
D. keseluruhan unsur dan interaksi antar unsur negara
SALAH, karena berkaitan dengan bidang Politik dan Kewarganegara
SALAH, karena berkaitan dengan bidang Politik dan Kewarganegaraan
SALAH, karena berkaitan dengan bidang Politik dan Kewarganegaraan
BENAR, yaitu interaksi antar unsur negara
3. Negara mempunyai unsur unsur utama yaitu ; Warga negara, Wilayah negara, Pengakuan internasional dan .......
A. luas wilayah
B. jumlah penduduk
C. pemerintah yang berdaulat
D. pendapatan perkapita
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena selain warga , wilayah,pengakuan internsional yangpenting yaitu pemerintahan yang berdaulat
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
4. Pancasila sebagai sumber hukum dalam penyelenggaraan negara harus diterapkan secara utuh-menyeluruh ( integral-komprehensif). Hal ini bermakna dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat harus memperhatikan juga . . .
A. sila sila yang lain
B. keragaman budaya Indonesia
C. kondisi geografis Indonesia
D. potensi kekayaan alam Indonesia
BENAR, sesuai dengan pembahasab
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
5. Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti . . .
A. Kekuasaan yang dilandasi hukum
B. Penyelenggaraan negara berdasarkan hukum
C. Tindakan pemeintah dan negara berdasarkan hukum
D. ABC betul semua
SALAH, tidak sesuai pembahasan
SALAH, tidak sesuai pembahasan
SALAH, tidak sesuai pembahasan
BENAR, sesuai pembahasan
6. Mana yang paling tepat diantara pernyataan pernyataan berikut ini. . .
A. MPR terdiri atas Anggota DPR , Presisden dan DPA
B. MPR dan Presiden Pemegang Kekauasan Tertinggi
C. MPR dapat meminta Pertangungjawaban Presiden atas pelanggaran Undang Undang
D. DPR dapat membuat UU bersama MA
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena sesuai dengan pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
7. Lembaga kekuasaan legislative yaitu. . .
A. MPR
B. DPR
C. MA
D. BPD
SALAH, karena tidak sesuai dengan pembahasan
BENAR, karena DPR membuat UU
SALAH, karena tidak sesuai dengan pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai dengan pembahasan
8. Pernyataan yang paling tepat untuk lembaga lembaga negara berkut ini yaitu . . .
A. DPD dipilih langsung oleh rakyat
B. DPR memilih Presiden dan wakil Presiden
C. BPK melaporkan hasil pemeriksaaannya ke MPR
D. Mahkamah Agung memegang kekuasaan legislatif
BENAR, sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
9. Lembaga kekuasaan legislative pada Pemillu 2009 yang akan datang. . .
A. DPD dipilih langsung oleh rakyat ,disetujui partai
B. ditunjuk oleh partai dan persetujuan DPR
C. dipilih langsung oleh rakyat di tiap dapil (daerah pemilihan )
D. ditumjuk oleh partai
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena DPR DPR pada pemilu 2009 langsung dipilih rakyat dari setiap dapil (daerah pemilihan )
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
10. Berikut ini terdapat pernyataan tentang hubungan antar lembaga negara , pilihlah yang paling tepat . . .
A. Anggota DPD ikut mebicarakan undang yag berkaitan dengan Otda
B. Anggota DPR dapat memasgulkan Presiden
C. Presiden dapat memberhenttikan Anggota DPR secara langsung
D. Hasil audit BPK disampaikan ke Presiden
11. Tatanan organisasi pemerintah disuatu negara dipengaruhi oleh . . .
A. kewenangan yang diperoleh
B. pandangan falsafah yang dianut
C. sistem pemerintahan yang dianut
D. tatanan nilai yang dianut
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, sebab sistem pemerintahan yang dianut mempengaruhi. secara langsung
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
12. Organisasi Kabinet bertugas membantu presiden dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dengan kedudukan sebagai. . .
A. Legislatif
B. ekskutif
C. Yudikatif
D. konsultatif
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena kabinet merupakan ekskutif
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
13. Untuk pengelolaan kebijakan dan pelayanan mengenai urusan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan memerlukan perhatian khusus Presiden dibantu oleh . . .
A. Kabinet
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Staf Khusus Presiden
D. LPND
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena lembaga Pemerintah Non departemen menangani hal hal yang khusus yang tidak ditangani oleh Departemen (Kabinet), staf khusus presiden. sedangkan DPR mempunyai tugas tersendiri sebagai legislatif buka ekskutif
14. Lembaga Pemerintah Non Depatemen dibawah koordinasi Menteri Pertahanan dan keamanan. . .
A. BKN
B. POLRI
C. BPS
D. BKKBN
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, sebab Polri bagian dari alat keamanan. Sedangkan BKN-Menpan,BPS-Bappenas, BKKBN-Menteri Kesehatan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
15. Lembaga yang membantu Presiden , yang mengurus kepentingan Pemerintah dan Negara di Luar Negeri baik pada negara maupun pada lembvaga Internasional yaitu. . .
A. KBRI / KJ
B. Atase
C. DCM
D. Konselor
BENAR, sebab Kedutaan Besar /konsul Jendral. DCM.Konselor dan Atase merupakan pangkat/jabatan dalam KBRI
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
16. Perencanaan merupakan tindakan pilihan yang terbaik dan menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha mencapai tujuan. Oleh karena itu Perencanan dianggap sebagai . . .
A. proses
B. fungsi manajemen
C. proposal
D. keputusan politik
BENAR, krn perencaan merupakan langkah awal dlm proses menca[pai tujuan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
17. Menurut UU RI No 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab IV Pasal 8, Tahapan SPPN meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan ..........
A. perumusan kebijjakan
B. perincian tujuan yang jelas
C. penunjjukan pelaksanaan
D. evalluasi pelaksanaan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena merupakan tahap akhir dari kegiatan untuk kita mengetahui hasil yng kita peroleh
18. Untuk menciptakan keserasian tujuan ,pandangan dan tindakan antar berbagai unit karena adanya spesialisasi maka perlu dilakukan kegiatan . . .
A. standardisasi
B. koordinasi
C. pengawasan
D. Keputusan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena koordinasi merupakan kegian memadukan semua kompnen yang terlibat dlm mencapai tujuan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
19. Untuk mengetahui dan memastikan seluruh pekerjaan dijalankan sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah digariskan dan perintah yang diberikan disebut . . .
A. perencanaan
B. koordinasi
C. pengawasan
D. stabilisasi
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena pengawasan merupan kontrol dari kebijakan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
20. Di dalam melakukan kontrol birokrsi dengan menggunakan metode Organisasi , dimana sarana atau alat untuk melaksanakannya meliputi; publisitas, tekanan kelompok dan publik dan ...............
A. birokrasi
B. koordinasi
C. pengawasan
D. disiplin internal
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, yaitu disiplin internal
21. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Administrasi keuangan negara yaitu . . .
A. Bab VIII pasal 23 UUD 45 amandemen
B. Bab VIII pasal 24 UUD 45
C. Bab VIII pasal 21 UUD 45
D. Bab VIII pasal 25 UUD 45 amandemen
BETUL,karena berkaitan dgn Adm.Keuangan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
22. APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber diantaranya dari Dana Alokasi Umum, Dana alokasi khusus dan ......
A. APBN
B. Bantuan luar negeri
C. Pendapatan Asli Daerah
D. Loan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena C semestinya menjadi inti APBD baryu dikatakan otonom yg berarti kemandirian dlm pendanaan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
23. Laporan keuangan yang disusun berupa realisasi anggaran dan neraca departemen adalah sebagai . . .
A. tindakan rutin dilakukan
B. cara mencari pendapatan
C. perintah pimpinnan
D. pertangungjawaban pelaksanaan anggaran
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, sesuai pembahasan
24. Pengertian administrasi materiil menyangkut...............
A. Pengelolaan barang milik negara
B. penggunaan keuangan
C. pengawasan anggaran
D. pertangungjawaban pelaksanaan anggaran
BENAR, sesuai dengan pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
25. Standardisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan barang terutama dalam hal........
A. perencanaan Barang
B. pengadaan barang
C. pemeliharaan barang
D. penggunaan barang
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, karena dlm pengadaan harus ada standardisasi,
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
26. Berdasarkan pasal 33 UUDRI tahun 1945 Sistem perekonomian Indonesia disuusun berdasarkan . . .
A. liberalisme
B. etatisme
C. demokrasi Ekonomi
D. demokrasi Terpimpin
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, Indonesia tdk menganut paham liberal, penguasaan ekonomi oleh negara dan demokrasi terpimpin
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
27. Latar belakang didirikannnya BUMN/BUMD sebagai agen pembangunan, dalam perekonomian . Sektor perekonomian yang dieksploitasi untuk BUMN/D ini yaitu . . .
A. yang mengusai hajad hidup orang banyak
B. sektor perekonomian skunder
C. sektor perekonomian tertier
D. sektor perekonimian primer
BETUL, karena Negara harus melindungi warganya dari eksploitasi secara ekonomi
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
28. Beberapa maksud didirikannnya BUMN/BUMD sebagai agen pembangunan. Dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya BUMN/D juga mempunyai fungsi . . .
A. stabilisator
B. etatisme
C. akselerator
D. sosial
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena BUMN/D tidak hanya bermotif ekonomi , tetapi jufga bermotif sosial.
29. Bentuk BUMN/D yang merupakan bagian dari 0rganisasi formal atau suatu Departemen yaitu . . .
A. Perum
B. Perjan
C. Persero
D. Perusahan biasa
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BENAR, sesuai pemabahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
30. Di era Otonomi Daerah , Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk membina dan mengembangkan lembaga prekonomian daerah dalam bentuk persero daerah dan ........
A. Perum
B. Perjanda
C. Persero
D. Perusahan biasa
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, sesuai dengan pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
31. Tugas aparatur pemerintah yaitu melayani masyarakat dan bukan sebaliknya untuk dilayani masyarakat. Proposisi ini dapat diartikan bahwa Apratur Pemerintah sebagai . . .
A. abdi negara
B. abdi dalam
C. pegawai negeri
D. abdi masyarakat
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena aparatur negara sebagai pelayan masyarakat
32. Salah satu maasalah dalam pelayanan umum , adanya tarik menarik antara kepentingan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan . . .
A. peningkatan kualitas apratur
B. peningkatan retribusi pendapatan
C. peningkatan pendidikan aparatur
D. peningkatan gaji aparatur
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena peningkatan pelayanan versus peningkatan pendapatan. diupayakan peningkatan pendapatan utk pelyanan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
33. Berdasarkan fungsi pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan umum yang bersifat environmental service, development service dan protective services. Termasuk kategori environmental services berikut ini yaitu . . .
A. pendidikan , kesehatan dan keagamaan
B. keamanan , pensiun , kesempatan berusaha
C. perdagangan , pendidikan dan keagamaan
D. Jalan/jembatan, taman dan kebersihan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena termsuk pelayanan Lingkungan
34. Pelayanan eksternal yaitu pelayanan yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat. Dalam pembiayaannya harus memperhatikan nilai harga yang berlaku, biaya harus jelas ,ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ..........
A. kemampuan , dan daya beli masyarakat
B. jumlah penduduk dan penyebarannya
C. pendapatan regional beruto
D. indeks harga yang berlaku
BETUL, karena kemampuan dan daya beli masyarakat sangat menentukan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
35. Semua kegiatan perkantoran dalam suatu instansi diselenggarakan secara . . .
A. pengorganisasian secara terdesentralisasi
B. pengorganisasian secara otonomi
C. pengorganisasian secara tersentralisi
D. pengorganisasian secara semi outonomi
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena tersentrakisasi untuk memudahkan kontrol.
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
36. Politik dan strategi penyempurnaan administrasi negara Indonesia dituangan kan dalam . . .
A. Pancasila
B. Peraturan Pemerintah
C. Keputusan Presiden
D. GBHN
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena GBHN merupakan polsta pemerintah dalam pembangunan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
37. Arah kebijakan pembangunan penyelenggaraan negara yang dimuat dalam GBHN 1999-2004 yaitu,; membersihkan penyelengara dari praktek kkn, pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara,meningkatkan kualitas aparatur , meningkatkan fungsi dan profesionalisme apratur, netralitas pegawai negeri dan .......
A. meningkatkan pendidikan pegawai negeri
B. meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri
C. meningkatkan jumlah pegawai negeri
D. meningkatkan pendapat pegawai negeri
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena karena mencakup pendidikan dan pendapat, sedangn jumlah sangat relatif
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
38. Manajemen PNS dikembangkan dalam rangka membina, memlihara dan mengembangkan kapasitas kesejahteraan PNS sebagai. . .
A. Abdi negara
B. Abdi Masyarakat
C. pelayanan publik
D. penegak aturan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena aspek manajemen berkaitan dengan pelayanan publik.
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
39. Tolok ukur bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya yaitu . . .
A. kredibilitas
B. akuntabilitas
C. kapabillitas
D. ekstensitas
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena pemerintah harus memeprtangungjawabkan kegiatannya pada masyarakat, melalui DPR/DPRD
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
40. Pemerintah yang mempunyai akuntabilitas yaitu pemerintah yang diberikan . . .
A. wewenang untuk dilaksanakan
B. amanah untuk dipertangungjawabkan
C. kekuasaan untuk dilaksanakan
D. kepercayaan untuk dilaksanakan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena pemerintah harus memegang amanah dari rakyat
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
41. Transformasi tradisional government menjadi eletronic government (E-Govt.) merupakan salah satui isu kebijakan publlik yang sangat penting saat ini. E-Govt diartikan sebagai manajemen pemerintahan yang berbasis . . .
A. legitimasi untuk dilaksanakan
B. amanah untuk dipertangungjawabkan
C. aplikasi teknologi dan informasi
D. kepercayaan untuk dilaksanakan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena E-Gov merupakan aplikasi teknologi dalam pemerintahan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
42. Sasaran pengembangan E-Government dalam level makro yaitu. . .
A. pembuatan portal-portal informasi
B. keterlibaytan multi sektor dalam skala lokal
C. rancangan model kinerja
D. kebijakan yang dibutuhkan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena kabijakan sangat diperlukan dalam E-Govt
43. Langkah utama yang perlu dilakukan dalam pengembangan E-Gov. yang berfokus pada revitalisasi manajemen pemerintahan yaitu. . .
A. restrukturisasi organisasi pemerintah
B. komputerisasi seluruh perangkat kantor
C. membuat mindset
D. standardisasi prosedur kerja
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena harus dimulai mindset aplikasi teknologi dan informasi itu untuk dipahami dan dilaksanakan Oleh para pejabatnya dan karyawan lainnya
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
44. Langkah awal yang dilakukan dalam membangun pelayanan informasi dalam rangka E-Gov. yaitu . . .
A. segala sesuatu telah distandarkan secara manual
B. proses pengambilan keputusan secara cepat
C. mengembangkan jaringan pada instansi pemerintah
D. menghilangkan hubungan hirahikal antara pusat dan daerah
BETUL, jadi segala yang berkaitan E-Gov harus sudah distandardisasi
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
45. Instruksi Presiden yang menggariskan kebjakan pengembangan E-Gov. di Indonesia yaitu. . .
A. Inpres No. 2 tahun 2003
B. Inpres No. 3 tahun 2003
C. Inpres No. 2 tahun 2004
D. Inpres No. 3 tahun 2004
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
BETUL, karena berkaitann dengan Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan penegembangan E-Gov.
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
SALAH, karena tidak sesuai pembahasan
ConversionConversion EmoticonEmoticon